TEMPO Interaktif, Solo:Kerusuhan yang terjadi di Atambua pascaeksekusi Tibo cs dinilai merupakan buah dari sikap pemerintah yang selalu ragu dalam menegakkan hukum. Menurut Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif, bila pemerintah tidak menunda-nunda pelaksanaan eksekusi para terpidana mati yang sudah memiliki kekuatan hukum, kerusuhan tersebut tidak akan terjadi."Pemerintah tidak tegas dengan segera melakukan eksekusi. Kalau saja setiap terpidana hukuman mati yang sudah mendapat keputusan hukum tetap segera dieksekusi, saya yakin ketika Tibo cs dieksekusi tidak akan memunculkan reaksi seperti ini," kata Zaenal saat ditemui di kediamannya di Solo, hari ini.Menurut Zaenal, saat ini ada 68 orang yang berstatus sebagai terpidana hukuman mati, tetapi eksekusinya belum juga dilaksanakan. Bahkan, ada terpidana mati yang sudah sepuluh tahun belum juga dieksekusi, padahal upaya hukumnya sudah tidak ada. "Mereka ini juga harusnya segera dieksekusi," ujarnya.Ia mengatakan hukuman mati sampai sekarang masih merupakan suatu bentuk hukuman yang diakui oleh undang-undang. Oleh karena itu aparat hukum semestinya tidak perlu ragu untuk melaksanakannya."Saat memutuskan hukuman mati, hakim mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Kalau diliputi keraguan, jadinya ya seperti ini, ada pihak yang menganggap sebagai sesuatu bentuk ketidakadilan," kata dia lagi.Imron Rosyid