TEMPO Interaktif, Sidoarjo:Lapindo Brantas tidak akan mencarikan lahan apalagi membangunkan rumah untuk warga di delapan desa yang hendak bedol desa karena semburan lumpur panas. “Itu mustahil dilakukan karena apapun yang dibeli Lapindo secara otomatis menjadi aset negara,” ujar juru bicara PT Lapindo Brantas Inc Yuniwati Teriana, kemarin.Menurutnya, Lapindo hanya kontraktor Badan Pengelola Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Jika membeli segala sesuatu berkaitan dengan eksplorasi gas, konsekuensinya menjadi aset negara. “Kalau harus membeli seluruh aset korban, untuk apa?" tanya Yuniwati kepada Tempo.Prinsipnya, kata dia, pembelian seluruh aset korban lumpur tidak mungkin diwujudkan. Apalagi luapan lumpur sudah menenggelamkan lebih dari 350 hektare lahan dan 1.810 tempat tinggal penduduk. Yuniwati mengaku akan membahas persoalan ini dengan tim nasional yang memegang kendali penanggulangan lumpur. “Kami juga mengirimkan surat kepada BP Migas, tapi belum ada jawaban pasti apakah diizinkan membeli seluruh aset korban lumpur atau tidak,” ungkapnya.Konsentrasi Lapindo terhadap korban lumpur, katanya, memberi ganti rugi berupa uang kontrak rumah selama 2 tahun, uang transportasi Rp 500 ribu setiap keluarga, dan uang makan Rp 300 ribu per orang.Wakil Ketua Badan Pengelola Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Trijana Kartoatmodjo mengatakan, Lapindo harus menanggung seluruh biaya bedol desa. Sebab, pemerintah tidak akan mengganti kerugian yang ditimbulkan. Trijana menganggap keliru jika Lapindo tidak akan membeli rumah dan tanah warga korban lumpur yang hendak direlokasi secara permanen. “Itu tidak benar,” ujar Trijana Kartoatmodjo yang juga sebagai Wakil Ketua Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Lapindo.Anggota tim nasional lainnya, Rawindra, menambahkan Lapindo harus membayar semua dampak semburan lumpur. “Mau tidak mau harus bayar,” ujarnya Rawindra yang juga menjabat sebagai General Manajer PT Lapindo Brantas. Dalam kondisi normal, menurutnya, secara bisnis apapun yang dibeli Lapindo akan menjadi aset negara dengan asumsi mendapat penggantian biaya atau cost recovery. “Kondisi saat ini berbeda, semua menjadi tanggung jawab Lapindo.”Mendengar ketidaksanggupan PT Lapindo, Bupati Sidoarjo Win Hendrarso menilai perusahaan itu memang tidak pernah menunjukkan kesungguhannya menangani bencan lumpur. Dia mengaku tidak akan berhenti menuntut tanggung jawab Lapindo. “Seluruh ganti rugi harus ditanggung,” Win menegaskan. Win pun sudah menyiapkan lahan alternatif untuk permukiman warga dari delapan desa. Di antaranya di Kecamatan Candi meliputi Desa Kecabean (24,2 ha), Desa Klurak (8 ha), dan Desa Kendal (3 ha). Sedangkan di Kecamatan Krembung meliputi Desa Krembung Kecamatan Krembung (50 ha), Desa Tulangan (50 ha) dan Desa Banjarasri Kecamatan Tanggulangin (50 ha).ROHMAN TAUFIK | MUHAMAD FASABENI