TEMPO Interaktif, Bojonegoro: Kunjungan kerja pejabat dan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, ke Nangroe Aceh Darussalam menghabiskan dana Rp 1 miliar. Mereka berangkat dari Bandara Juanda Surabaya dengan menyewa pesawat. Acara yang berlangsung sejak Rabu sampai Sabtu (16/9) itu mengundang kecaman. "Mereka menghambur-hamburkan uang,” ujar Bisri, Wakil Direktur Lembaga Swadaya Bojonegoro Institut, kemarin.Jika tujuannya melihat pengelolaan penyertaan modal asing, kata Bisri, tidak tepat karena kondisi Aceh masih berkutat pada masalah keamanan. “Program community development di sana tidak jalan,” ungkapnya.Kunjungan yang diformat studi banding itu dipimpin langsung Bupati Bojonegoro M. Santoso. Mereka yang ikut adalah para pejabat mulai Sekretaris Kabupaten Bambang Santoso dan sejumlah kepala dinas, asisten bupati, dan seluruh anggota Dewan yang berjumlah 45 orang. “Total jumlahnya 85 orang.”Berdasarkan agenda kunjungan, rombongan bertandang ke Pulau Arum dan Lhoksuemawe, tepatnya ke lokasi eksplorasi minyak yang dikelola ExxonMobil. Bisri menambahkan, jika benar tujuan ke Aceh melihat pengelolaan minyak yang berangkat tak harus seluruh anggota Dewan. “Cukup diwakili komisi yang membidangi perekonomian,” ujar Bisri.Begitu pula keikutsertaan sejumlah kepala dinas yang tidak ada kaitannya dengan masalah investasi dan pengeboran minyak. "Ini namanya ngelencer dan buang-buang biaya," katanya.Juru bicara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Joni Nurharyanto, membantah kunjungan bupati dan rombongannya cuma jalan-jalan. Pentingnya studi banding itu, katanya, karena pemerintah Bojonegoro belum berpengalaman mengelola minyak. "Kami ingin mengetahui bagiamana menejemen pemerintah daerah penghasil minyak mengelola sumber daya alamnya itu. Jadi bukan jalan-jalan," ujar Joni yang dihubungi Tempo melalui sambungan telepon selulernya.Joni menyebutkan dalam studi banding dibagi tujuh tim. Tim pertama membidangi persiapan sumber daya alam dan keterlibatan tenaga kerja. Kedua bidang finansial dan program pengembangan masyarakat. Ketiga, dampak lingkungan. Keempat bidang perizinan, kelima bidang keamanan, keenam bidang pembebasan tanah, dan ketujuh bidang kesehatan. SUJATMIKO