TEMPO Interaktif, Sidoarjo:Lumpur panas Lapindo Brantas rupanya telah merusak seluruh irigasi di enam kecamatan di Sidoarjo, Jawa Timur. Irigasi itu meliputi sungai, saluran air persawahan, dan irigasi yang bermuara ke Selat Madura. “Ini akan memicu banjir bandang saat hujan tiba,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan Kabupaten Sidoarjo, Setyo Basukiono, kemarin. Enam kecamatan itu meliputi Porong, Tanggulangin, Jabon, Tarik, Krembung, dan Prambon. Saluran irigasi yang rusak, menurut Setyo, terutama di sebelah timur luapan lumpur seperti Kali Juwet Kenongo, saluran Jatianom, Kali Ketapang, dan Kali Gedang. “Satu satunya solusi membuat saluran irigasi baru,” katanya.Saluran baru, menurutnya, berfungsi menampung luapan air untuk digelontorkan menuju Kali Alo yang letaknya di sebelah utara semburan lumpur. Kali ini memungkinkan menampung luapan air hujan untuk dialirkan ke laut.Adapun genangan air di sebelah selatan luapan lumpur, solusinya tidak dengan membuat saluran baru. Setyo mengusulkan pemerintah menyiapkan alat penyedot air. “Air lebih dulu ditampung di kolam penampungan baru kemudian dialirkan ke laut melalui jaringan pipa,” katanya.Menurut Wakil Bupati Sidoarjo Syaiful Illah, tersumbatnya saluran irigasi menambah kerusakan infrastruktur Sidoarjo. Ancaman banjir bandang dan luapan lumpur, kata dia, tinggal menunggu waktu.“Saya memperkirakan kawasan Porong bakal tenggelam jika 9 kolam penampungan lumpur tidak segera dialirkan ke tempat lain. Apalagi saya diberi tahu curah hujan kemungkinan akan lebih tinggi dibanding musim hujan yang lalu,” katanya.Syaiful berharap pemerintah pusat dalam mengambil alih kasus Lapindo benar-benar bertindak cepat dan tepat. Termasuk keputusan tentang merelokasi penduduk. “Jika tidak, malapetaka benar-benar akan terjadi. Korban lumpur bisa makin sengsara,” ujarnya.Di tempat terpisah, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah menegaskan, dana bantuan sosial dari departemennya tidak untuk korban lumpur. "Tidak sepeser pun dana pemerintah yang dialokasikan untuk korban lumpur Lapindo," katanya.Bachtiar mengungkapkan, dana sosial yang tercantum dalam anggaran perubahan yang sudah diajukan hanya untuk bencana alam. Jumlahnya sekitar Rp 2,5 triliun untuk bantuan bencana di Yogyakarta, Jawa Tengah, Pangandaran, Gorontalo, Sulawesi tengah, dan Sulawesi Utara.Rencana relokasi warga sudah ddisepakati semua pihak, baik pemerintah daerah, Lapindo, dan warga. Namun, menurutnya, relokasi tersebut harus jelas tempat dan waktunya. "Tempatnya di mana yang belum ditentukan," ungkap Bachtiar. Sedangkan mengenai tuntutan ganti rugi materi sebesar tiga kali lipat harga pasar oleh masyarakat yang tergenangi lumpur, Mensos menilai hal tersebut masih dalam pertimbangan. "Sudah ada negosiasi antara pemerintah daerah dengan Lapindo, hasilnya saya belum tahu." ROHMAN TAUFIQ | HARUN MAHBUB | INDRA MR