TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Indonesia berharap lembaga internasional seperti Henry Dunant Center (HDC) dapat menjelaskan kepada Gerakan Aceh Merdeka (GAM), bahwa tidak ada alasan untuk memisahkan dari Indonesia. Bahkan, pemerintah Indonesia di Jakarta telah memberlakukan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Nanggroe Aceh Darusalam. “Sebenarnya kita ingin memberi bantuan kepada mereka untuk menyampaikan pemahaman tersebut kepada GAM,” ujar Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno kepada wartawan usai mendampingi Presiden Megawati Soekarnoputri menyambut Perdana Menteri Jepang di Istana Merdeka, Sabtu (12/1). HDC belakangan ini aktif turun sebagai mediator yang mengusahakan perundingan pemerintah Indonesia dengan GAM. Seperti diketahui, dalam sidang kabinet terbatas tempo hari, pemerintah mengisyaratkan pemerintah kemungkinan berdialog dengan GAM. Pemerintah menginginkan dialog itu tetap dilakukan dalam kerangka penerimaan GAM terhadap negara kesatuan RI sekaligus diterimanya Undang-Undang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam. Peluang dialog itu dibuka hingga berakhirnya Instruksi Presiden 7/2001, 11 Februari mendatang. Mendagri menegaskan posisi GAM dalam dialog itu bukan sebagai pemerintahan suatu negara. Karena itu, dialog tetap dapat dilakukan dengan wakil pemerintah pusat di daerah diantaranya gubernur. Mendagri menyatakan pemerintah tetap menempuh jalan lunak dan persuasif dalam penyelesaian Aceh, khususnya mengakhiri konflik bersenjata dengan GAM. Pemerintah menunggu respon dari GAM untuk menanggapi ajakan dialog tersebut. “Kemauan mereka (GAM) untuk berdialog, penting. Seharusnya kita bisa saling memahami demi kepentingan masyarakat Aceh. Kalau mau terus mengganggu dengan gerakan bersenjata, tentunya mempersulit Aceh sendiri,” tegas Mendagri. (Dara Meutia Uning - Tempo News Room)