TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif mengungkapkan penyesalan atas tertangkapnya Bupati Klaten Sri Hartini atas dugaan kasus suap. Alasannya, Sri adalah orang yang pernah menandatangani pakta integritas di kantor KPK.

"Terus terang kami agak menyesal karena yang ditangkap ini pernah menandatangani pakta integritas di kantor ini," kata Laode dalam keterangan pers, Sabtu, 31 Desember 2016, di kantor KPK, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta.

Meski telah menandatangani pakta integritas, Sri Hartini justru tertangkap dalam operasi tangkap tangan dalam kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kabupaten Klaten. Dalam OTT yang dilakukan pada Jumat, 30 Desember 2016, tersebut, KPK mengamankan uang Rp 2 miliar dan pecahan valuta asing US$ 5.700 dan dolar Singapura 2.035.

"Terus terang, apa yang dilakukan Sri Hartini sekarang sangat bertentangan dengan pakta integritas yang telah ditandatangani," kata Laode. Dalam kasus dugaan suap tersebut, KPK menetapkan Sri Hartini sebagai tersangka pada Sabtu ini setelah melakukan pemeriksaan 1 x 24 jam.

Laode mengatakan penangkapan Sri Hartini adalah kasus ke-17 yang dilakukan KPK selama 2016. Selama tahun ini, KPK menangkap empat orang kepala daerah. Mereka adalah Bupati Subang pada April, Bupati Banyuasin pada September, Wali Kota Cimahi pada Desember, dan Bupati Klaten pada Desember. Selebihnya adalah anggota DPR, DPD, DPRD, ketua pengadilan, hakim Tipikor, panitera, jaksa, dan kepala dinas.

Dari kasus Sri Hartini, Laode meminta pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dan Kementerian Dalam Negeri untuk memperhatikan secara serius pengangkatan posisi-posisi tertentu, seperti diatur Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

"Karena banyak sekali informasi baru, baik itu promosi dan mutasi, dan KPK menengarai mungkin hal seperti ini tidak terjadi di Klaten saja, tapi di seluruh Indonesia," kata Laode.

KPK, kata Laode, berharap Kementerian Dalam Negeri betul-betul memonitor secara langsung yang berhubungan dengan penempatan pejabat. Penempatan orang-orang di posisi-posisi tertentu diharapkan melalui sistem penilaian atau mekanisme penempatan yang transparan.

Laode mengatakan KPK akan melakukan koordinasi dengan Tim Sapu Bersih Pungli untuk menanggulangi fenomena jual-beli jabatan. "Karena kami yakin ini tidak hanya di Klaten, tapi juga di daerah yang lain," kata dia.

Pada masyarakat, KPK berharap untuk melapor jika menemui atau mengalami sendiri praktek membayar pejabat untuk mendapat posisi tertentu. "Tolong diadukan ke pengaduan masyarakat KPK atau melalui Saber Pungli," kata Laode.

AMIRULLAH