TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan sudah mendengar sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menentang moratorium ujian nasional. Menurut dia, sudah mencoba mengakomodasi pandangan JK agar moratorium UN bisa tetap diteruskan.

"Pada prinsipnya saya sangat menghormati Pak Wapres, saya sudah berusaha mengakomodasi pandangan beliau. Kalau ada yang belum terakomodir, ya, dicarikan jalan tengah," ujar Muhadjir saat ditemui Tempo di Istana Kepresidenan, Jumat, 16 Desember 2016.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Muhadjir mengusulkan moratorium UN 2017 kepada Presiden Joko Widodo. Menurut kajiannya, membuktikan UN tidak memberikan manfaat yang diinginkan. Salah satu temuannya, UN membuat sekolah-sekolah hanya memaksimalkan kegiatan belajar-mengajar pada materi yang diujikan, tidak pada mata pelajaran lainnya.

Usulan yang dipresentasikan lebih lanjut pada sidang kabinet paripurna pekan lalu itu ditentang JK, yang merasa UN perlu dipertahankan sebagai standar nasional kualitas pelajar. Bagi JK, jika tak ada UN susah mengukur kualitas pelajar Indonesia.

Penolakan JK membuat Presiden Joko Widodo menunda pengambilan keputusan ihwal moratorium UN. Jokowi meminta Muhadjir mengevaluasi kembali wacana moratorium UN untuk kemudian dibahas dalam rapat terbatas kabinet pekan depan.

Menurut Muhadjir, pandangan JK yang ia coba akomodasi adalah standardisasi kualitas pelajar itu. Ia menjelaskan alternatif standardisasi sudah ia siapkan, seperti ujian sekolah berstandar nasional (USBN). Melalui USBN ada standar pelaksanaan ujian sekolah secara nasional. Namun sekolah bisa menyesuaikan materi ujian berdasarkan kemampuan masing-masing.

"Saya pun sudah pernah dipanggil Wapres Jusuf Kalla, diberikan pengarahan soal ujian nasional selama satu jam. Sepanjang yang saya tahu, itu semua sudah saya masukkan dalam materi," kata Muhadjir.

Muhadjir mengatakan siap menerima apa pun keputusan Presiden Jokowi jika moratorium UN pada akhirnya ditolak. Apa yang dia lakukan hanyalah berusaha mencari jalan terbaik berkaitan dengan UN yang tidak melenceng dari program aksi Nawacita pemerintah Jokowi dan JK. "Semua (skenario) ada backup-nya. Ditunggu saja apa keputusannya," ucapnya.

Secara terpisah, JK malah mengatakan UN sudah ditolak. Evaluasi yang diinginkan Presiden Jokowi, kata JK, bukanlah soal moratorium UN, melainkan sistem pendidikan Indonesia secara menyeluruh. Ia berharap tak ada polemik dari keputusan itu.

"Berarti UN tetap jalan, logikanya begitu. Semua usulan yang tidak diterima, ya, kembali ke jalan yang lama. Saya kira tidak perlu ada polemik," tutur JK.

ISTMAN M.P.