TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti bidang politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, nota keberatan yang dibacakan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada sidang perdana merupakan ungkapan isi hati yang paling dalam.

"Eksepsinya adalah ungkapan isi hatinya yang paling dalam. Dia tak mungkin menista Islam dan para kiai, agama keluarga angkat, dan juga kiai yang amat dia hormati dan cintai," kata Ikrar Nusa Bakti melalui keterangan tertulisnya yang diterima Antara di Jakarta, Selasa, 13 Desember 2016.

Guru besar LIPI ini menilai Ahok mencintai umat dan agama Islam yang dapat dilihat dari upaya membangun masjid, mengirim para marbot (pengurus masjid) dan muazim ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan umrah, serta ikut berkurban dan mengeluarkan 2,5 persen pendapatannya "Tindakannya Islami meski ia pemeluk Kristen yang taat."

Ikrar juga meminta majelis hakim tidak diskriminatif dalam mengadili Ahok dan berharap agar proses hukum Ahok tidak mendapat intervensi dari pihak mana pun, apalagi karena tekanan massa. Masyarakat juga diminta menerima hasil persidangan dengan lapang dada, namun tetap mengawal proses hukum agar tetap transparan.

Dalam sidang perdana kasus penistaan agama Islam yang beragendakan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, Ahok membacakan eksepsinya di depan Majelis Hakim. "Sedih" Ahok terdengar menangis terisak saat menceritakan orang tua dan saudara angkatnya yang memeluk Islam.

Dari penjelasannya, ia merasa seperti tidak menghargai keluarga angkatnya jika menghina atau menista agama Islam. "Saya sangat sedih, saya dituduh menista Islam, karena tuduhan itu, sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri, yang sangat saya sayangi, dan juga sangat sayang kepada saya," kata Ahok.

Adapun sidang selanjutnya akan digelar pada Selasa pekan depan, 20 Desember 2016, di lokasi yang sama, yakni Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Gadjah Mada Nomor 17 Jakarta Pusat (bekas gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).

ANTARA