TEMPO Interaktif, Jakarta:Perkembangan situasi di Aceh dari segi pelanggaran yang dilakukan GAM dinilai pemerintah Indonesia sudah sangat mencemaskan. Penyimpangan yang dilakukan oleh GAM yang dianggap tidak bisa diselesaikan oleh COHA (Cessation of Hostility Agreement) bisa memakai pilihan lain yang telah mendapat dukungan nasional dan pemahaman warga Aceh. TNI dan Polri sudah di-warning apabila jalan damai ini tidak dapat meredam aksi GAM, kata Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono dalam konferensi pers usai rapat koordinasi terbatas di kantor Menko Polkam, Jakarta, Selasa (1/4). Menurut Yudhoyono, warning yang dimaksudkan adalah jika perjuangan selama 2,5 tahun yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan perdamaian di Aceh ini gagal, TNI dan Polri harus bisa melindungi rakyat Aceh untuk masa depannya. Sehingga Aceh akan dapat mendapat masa-masa damainya, katanya. Tetapi dia tidak menyebutkan usaha apa yang dilaksanakan TNI dan Polri untuk mewujudkan damai di Aceh. Tindakan yang mengindikasi GAM tidak serius melaksanakan perjanjian damai 9 Desember lalu, menurut Yudhoyono, adalah masih berlangsungnya propaganda dan aksi politik dengan tujuan kemerdekaan dan bukan otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, pernyataan di lapangan untuk tidak mengumpulkan senjata. Untuk itu, sebagai langkah ke depan Joint Security Committe (JSC) akan melakukan persidangan di Indonesia. Pimpinan Henry Dunant Center (HDC) dapat menentukan langkah kedepan agar proses demiliterisasi berjalan dengan baik. Kedua, harus ada tekanan kepada GAM untuk mentaati proses pengumpulan senjata sesuai aturan yang telah ditetapkan. Tanpa ada tekanan, tidak mungkin GAM mau mengumpulkan senjata, kata Menko Polkam. Ketiga, sejumlah aksi yang jika tidak diluruskan maka perjanjian terancam batal. Agar proses demiliterisasi berjalan dengan baik, Yudhoyono mengatakan akan dibuka komunikasi politik antara pemerintah Indonesia dan berbagi pihak seperti DPR, negara sahabat dan warga Aceh sendiri. Upaya yang dilakukan Indonesia ini bukan untuk mengintervensi perjanjian atau mempengaruhi peran HDC, tetapi karena pertimbangan jika terjadi kegagalan COHA akan mengancam integritas teritorial dan kedaulatan NKRI. Hal yang sama juga dikatakan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto. Bahwa GAM tidak ada keseriusan untuk mematuhi butir-butir COHA. Tunggu beberapa waktu lagi apakah GAM belum siap atau belum mau melaksanakan perjanjian, katanya. Sampai kapan kepastian waktunya, Sutarto menjelaskan sampai Menko Polkam melakukan pertemuan konsultasi bersama. Mengenai kemungkinan berlakunya DOM, Sutarto mengatakan langkah selanjutnya menunggu langkah Menko Polkam. Senada dengan Sutarto, Menteri Pertahanan Matori Abdul Jalil mengatakan, sampai hari ini GAM dinilainya tidak begitu mematuhi COHA. Rakor itu sendiri dihadiri Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Kapolri Jenderal Polisi Dai Bachtiar, Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto , Menhan Matori Abdul Jalil, Gubernur NAD Abdullah Puteh, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda NAD, pimpinan JSC unsur Indonesia Brijen Mar. Syafzen Nurdin, Kasal Laksmada Kent Sondakh, Wakasad, Wakasau, anggota delegasi perundingan Indonesia, Wiryono dan Umar Halim. (Diah A. Chandraningrum-TNR)