TEMPO Interaktif, Jakarta:Mantan Ketua MPR Amien Rais menilai pidato Presiden Yudhoyono dalam sidang paripurna DPR pada 16 Agustus lalu sebagai kebohongan terhadap publik. Pasalnya data yang digunakan dalam pidato itu merupakan data lama. “Itu kebohongan publik,” ujar Amien seusai pembukaan Silaturahim Nasional Kader Eksekutif dan Legislatif PAN di Hotel Sahid, Minggu (20/8).Jika kasus ini terjadi di Amerika Serikat, kata dia, akan terjadi huru-hara politik. Dia mencontohkan kasus Watergate terjadi karena ada penyadapan pembicaraan yang dilakukan Partai Demokrat oleh Partai Republik. “Akhirnya Richard Nixon turun dari jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat,” katanya. Sebelumnya, ekonom dari Econit, Handri Saparini menilai bahwa data penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang dilaporkan Presiden Yudhoyono ketika menyampaikan nota RAPBN bukanlah hasil kerja pemerintah sekarang. "Itu kinerja pemerintah sebelumnya," ujarnya. Handri mengatakan, selain bukan karya pemerintah Yudhoyono, data kemiskinan itu menyesatkan. "Angka 16 persen itu adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Februari 2005,” katanya. Angka kemiskinan yang benar, kata Direktur Institute for Development of Economics and Finance, Fadhil Hasan, adalah 18,5 persen. Itu adalah data Survey Sosial Ekonomi Nasional yang Badan Pusat Statistik pada Juli 2005. "Presiden telah menyembunyikan data sebenarnya." Namun, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Paska Suzetta mengatakan Presiden menyampaikan angka kemiskinan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik pada Februari 2005. "Itu angka terakhir yang kami pegang," kata Paskah di Jakarta kemarin. Jawaban Paskah, menurut Amien Rais hanya siasat pemerintah untuk menjaga citranya. Jika memang belum ada data baru, sebaiknya Presiden menyampaikan secara jujur kepada masyarakat kalau angka itu adalah data lama. “Sebaiknya, juru bicara kepresidenan melakukan konfrensi pers untuk meminta maaf,” usulnya. Raden Rachmadi