TEMPO Interaktif, Semarang:Korban saluran udara tegangan ekstra tinggi (Sutet) di Kabupaten Semarang menuntut direlokasi. Tuntutan mereka sampaikan kepada PT PLN (Persero) Senin siang tadi di gedung Dewan.Tuntutan tersebut menyusul tuntutan permintaan ganti rugi yang beberapa kali disampaikan namun tidak pernah dipenuhi PLN. "Kami tidak melihat ada itikad dari PLN untuk memberi ganti rugi ataupun memindahkan jalur Sutet," kata I Nyoman Swastika, juru bicara korban saat mengadu ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jaawa Tengah.Belasan orang perwakilan korban tersebut mengaku mewakili 2.200 keluarga yeng tersebar di 26 desa dan 6 kecamatan di Kabupaten Semarang. Djumbadi, salah satu warga Dusun Kalikopen, Kecamatan Bawen, mengemukakan, rumahnya tak laku dijual. "Sebanarnya saya mau pindah, tapi rumah saya tidak laku," ujarnya.Ketua Fraksi PKS DPRD Abdul Fikri Faqih mengatakan, sebenarnya tuntutan warga cukup realistis dan tidak mengada-ada. Mereka hanya minta kepada PLN untuk dipindahkan ke daerah lain yang mereka anggap aman dari pengaruh tegangan tinggi."Dalam waktu dekat kami akan memanggil PLN dan instansi terkait untuk membahas keinginan warga tersebut. Semoga ada kesepakatan yang win-win solution," ujarnya. Sohirin
Berita terkait
Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah
16 jam lalu
Hari ini, 27 April 1999, adalah berdirinya Kota Ternate berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
Baca SelengkapnyaIstana Pastikan Jokowi Tak Hadiri Penyematan Satyalencana kepada Gibran hingga Bobby
3 hari lalu
Istana Kepresidenan memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan hadir dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII
Baca SelengkapnyaTransmigrasi Swakarsa Mandiri Hadir di Kabupaten Banyuasin
37 hari lalu
Transmigrasi dilakukan dengan biaya sendiri, namun berdasarkan bimbingan dan juga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah
Baca SelengkapnyaBendahara Dinas Transmigrasi Papua Barat Tersangka Korupsi, Uang Dipakai untuk Bagikan THR
40 hari lalu
Dugaan sementara kerugian keuangan negara akibat korupsi di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Papua Barat itu sebesar Rp 1.074.118.209.
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg DPR Sebut Kawasan Aglomerasi Dukung Jakarta Tak 'Tenggelam', Apa Alasannya?
44 hari lalu
Mardani mengatakan kawasan aglomerasi yang diusulkan pemerintah dalam RUU DKJ jauh lebih lentur.
Baca SelengkapnyaTugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD
16 Februari 2024
Perolehan suara Komeng melesat di pemilihan DPD. Apa saja tugas dan fungsinya jika terpilih?
Baca SelengkapnyaAwal Mula 12 Desember sebagai Hari Bhakti Transmigrasi, Ini Peran Sukarno dan Bung Hatta
12 Desember 2023
12 Desember sebagai Hari Bhakti Transmigrasi, bagaimana awal mulanya? Berikut 3 dampak program transmigrasi.
Baca Selengkapnya12 Desember Hari Bhakti Transmigrasi, di Lokasi Mana Transmigrasi Pertama Dilakukan?
12 Desember 2023
Hari bhakti transmigrasi pada 12 Desember, ini sejarah transmigrasi pertama di Indonesia.
Baca Selengkapnya8 Penyebab Mati Listrik di Indonesia, Salah Satunya Beban Berlebih
8 Desember 2023
Pemadaman listrik ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, dari bencana alam hingga kerusakan peralatan kelistrikan. Simak penjelasan lengkapnya.
Baca SelengkapnyaP1 Moto2 Mandalika Sempat Terhenti Akibat Mati Lampu
13 Oktober 2023
Race director mengibarkan bendera merah di sesi latihan pertama (P1) Moto2 Mandalika akibat mati lampu.
Baca Selengkapnya
