KLHK Jamin Revisi Aturan Tak Lemahkan Pengelolaan Gambut  

Reporter

Editor

Pruwanto

Minggu, 6 November 2016 07:23 WIB

50 ha lahan gambut di meranti terbakar. (FOTO: Satgas Udara).

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono, memastikan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut tak bakal memperlemah upaya pemulihan gambut karena kepentingan kapital. Hal itu merujuk pada kekhawatiran adanya isu yang sempat muncul terkait dengan perubahan tinggi muka air di lahan gambut menjadi 0,8 meter.

"Tinggi air muka gambut tetap 0,4 meter. Tinggi air ini yang penting dijaga warga, karena kalau air terjaga, tanaman dalam gambut tidak akan mati. Ketinggian itu tinggal bagaimana mengaturnya," kata Bambang setelah membuka Jambore Masyarakat Gambut di Gelanggang Olahraga Kotabaru, Jambi, Sabtu, 5 November 2016.

Seperti diberitakan Tempo, wacana revisi ketinggian air berasal dari usul pengusaha perkebunan kelapa sawit dan akasia. Menurut Manajer Komunikasi Komunitas Konservasi Indonesia (Warsi), Rudi Syaf, jika disetujui, usul tersebut akan melemahkan upaya pemulihan kawasan gambut yang sudah hancur. Warsi menilai ancaman lain kerusakan kawasan hutan gambut adalah akibat kebakaran lahan dan hutan. Buktinya, kawasan hutan gambut di Jambi yang semula seluas 621.089 hektare kini hanya tersisa 179.963 hektare.

Kepala Badan Restorasi Gambut, Nazir Foead, mengatakan pihaknya telah memetakan keutuhan lahan gambut di beberapa wilayah. "Mana yang masih utuh, mana yang belum berkanal, dan mana yang sudah terbuka berkanal dan sudah ada izinnya. Kalau masih utuh dan tidak berkanal, itu harus dijaga," kata Nazir. Pemetaan tersebut, kata dia, juga melibatkan beberapa pengusaha yang mendapat izin penggunaan lahan gambut.

Menurut Nazir, pihaknya juga membandingkan dengan peta yang dimiliki setiap perusahaan secara detail. Prinsipnya, tinggi permukaan air dan kelembapan tetap terjaga. "Kami sedang melakukan pemetaan dengan radar dan tim pengebor kedalaman gambut. Kami kaji dengan banyak memperhatikan sudut pandang agar terjadi keseimbangan," tutur dia.

Bambang mengatakan, apabila pemetaan selesai, lahan untuk konservasi dan budi daya dapat terlihat. Pemetaan tersebut, kata dia, untuk pengelolaan gambut yang berbasis lingkungan dan masyarakat. "Kami berfokus untuk bersinergi. Aspek lingkungan tetap menjadi perhatian," ujar dia.

ARKHELAUS W. | SYAIPUL BAKHORI

Berita terkait

Taman Nasional Karimunjawa Rusak karena Limbah Tambak Udang, KLHK Tetapkan Empat Tersangka

47 hari lalu

Taman Nasional Karimunjawa Rusak karena Limbah Tambak Udang, KLHK Tetapkan Empat Tersangka

KLHK menetapkan empat orang tersangka perusakan lingkungan Taman Nasional Karimunjawa pada Rabu, 20 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Skema Bank Sampah untuk Pembersihan Limbah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024

14 Februari 2024

Skema Bank Sampah untuk Pembersihan Limbah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024

Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat mengoptimalkan bank sampah untuk pembersihan alat kampanye Pemilu 2024. Berfokus ke pemlilahan sampah.

Baca Selengkapnya

Amerika Terinspirasi Pengendalian Kebakaran Hutan Desa Tuwung

24 Januari 2024

Amerika Terinspirasi Pengendalian Kebakaran Hutan Desa Tuwung

Layanan Kehutanan Amerika berencana mengadopsi skema hutan sosial dari Kalimantan Tengah untuk pengendalian kebakaran hutan.

Baca Selengkapnya

Guru Besar IPB, Bambang Hero, Digugat Perusahaan Pembakar Hutan, KontraS Desak Pengadilan Tolak

17 Januari 2024

Guru Besar IPB, Bambang Hero, Digugat Perusahaan Pembakar Hutan, KontraS Desak Pengadilan Tolak

KontraS meminta PN Cibinong menolak gugatan perusahaan pembakar hutan PT JJP terhadap Guru Besar IPB, Bambang Hero Saharjo.

Baca Selengkapnya

Menteri Siti Nurbaya Banggakan Keberhasilan Pengendalian Perubahan Iklim

14 Januari 2024

Menteri Siti Nurbaya Banggakan Keberhasilan Pengendalian Perubahan Iklim

KLHK menyatakan Indonesia terus menunjukkan komitmen dalam upaya pengendalian perubahan iklim global dengan tetap menjaga kepentingan bangsa.

Baca Selengkapnya

KLHK Sebut ACCC Bentuk Komitmen Asia Tenggara Atasi Perubahan Iklim

13 Desember 2023

KLHK Sebut ACCC Bentuk Komitmen Asia Tenggara Atasi Perubahan Iklim

KLHK memandang ACCC sebagai bentuk komitmen tegas Asia Tenggara untuk mengambil tindakan dalam mengatasi perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Lahirkan Bayi Jantan di Way Kambas Lampung, Ini Profil Badak Delilah

26 November 2023

Lahirkan Bayi Jantan di Way Kambas Lampung, Ini Profil Badak Delilah

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya kembali merilis kabar kelahiran badak jantan di Suaka Rhino Sumatera Taman Nasional Way Kambas.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Bakal Bangun Pabrik Gula di Papua, Amran: 1 Juta Hektare Lahan Sudah Siap

10 November 2023

Pemerintah Bakal Bangun Pabrik Gula di Papua, Amran: 1 Juta Hektare Lahan Sudah Siap

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan dua alasan pembangunan pabrik gula di Papua.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ingatkan Perusahaan Tambang untuk Perbaiki Lahan Bekas Penambangan

18 September 2023

Jokowi Ingatkan Perusahaan Tambang untuk Perbaiki Lahan Bekas Penambangan

Jokowi akan mengecek langsung satu per satu jika ada yang tidak memperbaiki lahan bekas pertambangannya.

Baca Selengkapnya

115 Hektare Kebakaran Hutan dan Lahan di Lumajang Berhasil Dilokalisir

13 September 2023

115 Hektare Kebakaran Hutan dan Lahan di Lumajang Berhasil Dilokalisir

Sebagian besar berada wilayah Desa Ranupani dan Desa Argosari, yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN BTS)

Baca Selengkapnya