Menjelang Demo Tangkap Ahok, Brimob Bersiaga Jaga Jakarta

Reporter

Editor

Mustafa moses

Minggu, 30 Oktober 2016 06:48 WIB

Ilustrasi Brimob. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli membenarkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan pengerahan puluhan kompi personel Brimob dari berbagai daerah untuk mengamankan unjuk rasa gabungan organisasi massa pada 4 November 2016 nanti. Hal itu disampaikan Tito lewat surat telegram yang ditandatangani Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal Unggung Cahyono dan dikeluarkan pada Kamis, 27 Oktober 2016.

"Siaga satu memang benar. Memang (telegram itu) untuk internal Polri," kata Boy saat ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Sabtu, 29 Oktober 2016. Dalam surat tersebut, Tito memerintahkan 17 Kapolda di daerah mengirimkan bantuan personel Brimob.

Rencananya, ribuan massa dari berbagai organisasi, salah satunya Front Pembela Islam (FPI), akan menggelar unjuk rasa kedua kalinya di Balai Kota DKI Jakarta dan seluruh daerah lain di Tanah Air. Mereka menuntut polisi menangkap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dianggap menistakan agama saat menggunakan Surat Al-Maidah ayat 51 dalam pidatonya.

Saat aksi pertama pada dua pekan lalu, dalam orasinya, massa berencana akan membunuh Ahok jika polisi tak kunjung menangkapnya. Mereka juga memberikan batas waktu kepada polisi untuk menangkap Ahok, yakni pada 4 November 2016. Sejauh ini, kepolisian belum mengetahui berapa estimasi massa yang akan berdemonstrasi.

Total pasukan yang dibutuhkan dalam surat itu, yakni 17 kompi dari Brimob Polri dan 12 kompi Brimob dari Polda Metro Jaya. Jumlah itu terdiri dari 3 kompi dari Polda Jawa Barat, 2 kompi Polda Jawa Timur, 3 kompi Polda Sumatera Selatan, 2 kompi Polda Kalimantan Timur, 1 kompi Polda Kalimantan Selatan, dan 2 kompi dari Kalimantan Tengah.

Selain itu, ada 2 kompi dari Polda Lampung, 1 kompi Polda Sumatera Barat, 2 kompi Polda Riau, 2 kompi Polda Bengkulu, 2 kompi bangka belitung, 2 kompi Polda Nusa Tenggara Timur, 2 Kompi Polda Sulawesi Utara, 1 Kompo Polda Banten, dan 1 kompo Polda Yogyakarta.

Pasukan itu dikirim dari berbagai daerah sejak beberapa waktu lalu dan telah tiba di Jakarta pada Sabtu atau Minggu, 30 Oktober 2016. Kemudian, mereka akan menggelar apel konsolidasi pada Senin, 31 Oktober 2016, di Monumen Nasional.

Sebelumnya, Tito juga menginstruksikan Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochammad Iriawan membuat perencanaan terkait rencana unjuk rasa yang akan dilakukan gabungan berbagai organisasi pada pekan depan. "Nanti diminta komunikasi dan koordinasi secara persuasif dengan berbagai elemen masyarakat," kata Boy.

Boy mengatakan instruksi tersebut disampaikan Tito saat memimpin rapat pengamanan di Mapolda Metro Jaya, Sabtu malam. Kapolda Iriawan diminta untuk berbicara dengan tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat lain agar rencana demonstrasi pada Jumat nanti berjalan tertib.

AVIT HIDAYAT

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

3 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

12 jam lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

13 jam lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

16 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

17 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

1 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

1 hari lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya