Kualitas Buruk, Warga Adukan Raskin ke Gubernur Jawa Tengah

Reporter

Sabtu, 24 September 2016 15:42 WIB

Ekspresi seorang anak yang ikut mengantri mendapatkan jatah beras Raskin yang dibagikan gratis di kawasan Babakan Ciparay, Bandung, Jawa Barat (23/5). Setiap rumah mendapat jatah beras raskin itu sebanyak 2 kg. Warga mendapat jatah Raskin setiap satu bulan sekali. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Sukoharjo - Warga Girimarto, Kabupaten Wonogiri, mengadukan beras untuk rakyat miskin kualitas buruk dari pemerintah kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Dalam satu tahun kami hanya menerima raskin dengan kualitas baik sebanyak dua kali, lainnya buruk," kata Haryanti, warga Kabupaten Girimarto, Kecamatan Girimarto, saat berdialog dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Kabupaten Sukoharjo, Sabtu, 24 September 2016.

Dialog orang nomor satu di Jawa Tengah dengan sejumlah warga itu berlangsung di Balai Desa Pandean, Kecamatan Grogol, dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional 2016.

Haryanti mengungkapkan bahwa pada raskin yang diterimanya itu banyak terdapat kutu sehingga tidak layak dikonsumsi.

"Saya dan beberapa warga lainnya memilih menjual raskin ke gabungan kelompok tani di desa," ujarnya.

Ia mengaku mendapat jatah raskin 15 kilogram yang ditebus dengan Rp 25 ribu, tapi karena pendataan warga miskin juga buruk, sehingga tidak semua yang seharusnya berhak, mendapat jatah.

"Saya pun membagi jatah raskin dengan tiga tetangganya dan kami 'urunan', biasanya saya kasih Rp 10 ribu, sisanya dibagi tetangga," katanya.

Haryanti juga mengaku raskin yang dibelinya dengan modal Rp 10 ribu itu dibeli gapoktan dengan harga Rp 29 ribu, sehingga dia mendapat untung Rp 19 ribu.

Mendengar pernyataan seorang warga Kabupaten Wonogiri penerima raskin itu, Ganjar memberikan apresiasi karena yang bersangkutan sudah bersikap terbuka dan jujur dalam mengungkap realitas yang terjadi di masyarakat.

Menurut dia, fenomena bagi-bagi jatah raskin dan praktek jual-beli juga disebabkan belum benarnya pengelolaan raskin oleh pemerintah.

"Saya akan minta dinas terkait dan Bulog untuk mengecek, seharusnya sudah tidak zamannya lagi raskin buruk, kalau rakyat miskin saja tidak doyan makan, terus raskin itu setelah dijual, diapakan, dan yang makan siapa?" ujarnya.

ANTARA

Berita terkait

Soal Hilirisasi, Prabowo Pamerkan Kebijakan Jokowi hingga Dampaknya ke BLT, Raskin dan BPJS

17 Desember 2023

Soal Hilirisasi, Prabowo Pamerkan Kebijakan Jokowi hingga Dampaknya ke BLT, Raskin dan BPJS

Capres Prabowo Subianto berbicara panjang lebar soal kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Soroti Program KJP, Dewan Sebut Kriteria Miskin Belum Jelas

7 Desember 2019

Soroti Program KJP, Dewan Sebut Kriteria Miskin Belum Jelas

Komisi E DPRD DKI menyatakan kriteria miskin di Jakarta belum jelas, terkait program KJP dan raskin.

Baca Selengkapnya

Didukung Mensos, Bulog Siapkan 700.000 Ton Beras untuk BPNT

2 Juli 2019

Didukung Mensos, Bulog Siapkan 700.000 Ton Beras untuk BPNT

Bulog sudah menyiapkan stok 700 ribu ton beras untuk layanan BPNT periode Juni- Desember 2019.

Baca Selengkapnya

Bulog Lepas 50 Ribu Ton Beras Tak Layak Konsumsi dari Gudang

2 Juli 2019

Bulog Lepas 50 Ribu Ton Beras Tak Layak Konsumsi dari Gudang

Kondisi beras Bulog itu sudah rusak dan tidak bisa dikonsumsi lagi karena disimpan terlalu lama.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Beras untuk 15 Juta Warga Tak Telat walau Sehari

5 Desember 2017

Jokowi Minta Beras untuk 15 Juta Warga Tak Telat walau Sehari

Presiden Jokowi meminta penyaluran program bantuan beras untuk 15 juta warga masyarakat tak telat walau hanya sehari.

Baca Selengkapnya

Bupati Purwakarta Minta Beras 1 Kwintal ke Bidan Baru, Pungli?

20 April 2017

Bupati Purwakarta Minta Beras 1 Kwintal ke Bidan Baru, Pungli?

Menurut Bupati Dedi Mulyadi, jumlah keluarga penerima manfaat di Purwakarta pada 2017 sudah mengalami penurunan secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Di Jawa Barat Beras Sejahtera Dirapel Tiga Bulan  

7 Maret 2017

Di Jawa Barat Beras Sejahtera Dirapel Tiga Bulan  

Di Jawa Barat, beras sejahtera dirapel tiga bulan dan bantuan pangan nontunai baru tersalur Rp 1,4 miliar.

Baca Selengkapnya

Raskin Balikpapan Diganti Bantuan Pangan Nontunai

22 Februari 2017

Raskin Balikpapan Diganti Bantuan Pangan Nontunai

Keberadaan alokasi raskin digantikan bantuan pangan nontunai berupa buku tabungan dan kartu penerima manfaat (KPM) sebesar Rp 110 ribu per bulan.

Baca Selengkapnya

Temuan Ombudsman, Penyaluran Raskin di NTB Belum Dilakukan  

22 Februari 2017

Temuan Ombudsman, Penyaluran Raskin di NTB Belum Dilakukan  

Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat berharap tak ada persoalan terkait dengan penetapan pagu kebutuhan raskin NTB sehingga SPA dapat segera dikirimkan ke Bulog NTB.

Baca Selengkapnya

Khofifah Ajak Warga Sumbawa Lahap Nasi Beras Sejahtera  

22 Januari 2017

Khofifah Ajak Warga Sumbawa Lahap Nasi Beras Sejahtera  

Khofifah ingin memastikan bantuan beras sejahtera yang diterima warga berkualitas bagus.

Baca Selengkapnya