TEMPO Interaktif, Jakarta:Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara penghinaan Presiden Megawati Soekarnoputri diadukan ke Komisi Ombudsman Nasional. Pengaduan itu dilakukan kuasa hukum terdakwa atas dasar dugaan bahwa ketua majelis hakim perkara itu, Daming Sunusi, telah melakukan malpraktek. Menurut Habiburokhman, kuasa hukum terdakwa Bilal Abu Bakar, Sunusi telah melanggar hukum acara persidangan dalam sidang terakhir kasus penghinaan Presiden, 23 Desember silam. Salah satunya dengan memaksa terdakwa tetap mengikuti jalannya sidang ketika hendak walk out . Awalnya, agenda sidang kala itu adalah mendengarkan naskah pledoi tim penasehat hukum terdakwa. Namun, karena Bilal sakit, maka kuasa hukumnya mengajukan penundaan waktu sidang. Permintaan itu ditolak hakim Sunusi. Ada dugaan kuat, majelis hakim menolak karena keesokan harinya, 24 Desember, masa penahanan klien kami habis, kata Habib pada Tempo News Room, Senin (13/1). Kecewa dengan putusan hakim, tim penasehat hukum melakukan walk out . Selang beberapa menit, terdakwa juga beranjak dari kursinya untuk mengikuti kuasa hukumnya. Namun, atas perintah hakim, jaksa Manik dan beberapa petugas pengaman pengadilan menghalangi terdakwa meninggalkan ruang sidang. Padahal klien kami punya hak untuk walk out, kata Habib. Setelah itu, masih menurut Habib, tanpa menskors sidang, majelis hakim langsung membacakan vonis. Keluarnya kami dari ruang sidang, diasumsikan penolakan melakukan pembelaan, katanya. Vonis yang dibacakan hakim langsung pada hari itu juga, menurut Habib, mengesankan sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya. Hingga tulisan ini diturunkan, juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Samsan Nganro, belum bisa dihubungi untuk dimintai konfirmasi. Selain Sunusi, anggota majelis hakim perkara penghinaan Presiden itu adalah Nengah Suriada dan Iskandar Tjakke. Bilal Abu Bakar sendiri akhirnya dijatuhi vonis satu tahun penjara atas perbuatannya merobek foto Presiden Megawati dan Wakil Presiden Hamzah Haz dalam sebuah demonstrasi di Istana Merdeka. (Wahyu Dhyatmika Tempo News Room