TEMPO Interaktif, Jakarta:Sampai pekan ketiga bulan Juli ini belum ada laporan adanya pejabat negara yang mengembalikan gaji ke-13. "Sejauh ini belum ada (yang mengembalikan)," kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Mulia Nasution usai penandatanganan bantuan dari Pemerintah Australia di Departemen Keuangan hari ini.Mulia mengatakan pihaknya tetap mencairkan seluruh anggaran yang sudah disiapkan, mencapai Rp 18 triliun, yang ditujukan untuk pegawai negeri sipil, TNI/Polri, pensiunan, dan pejabat negara.Sebelumnya, termasuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung laksono mengatakan sebaiknya pemberian gaji ke-13 bagi para pejabat negara yang besarnya mencapai Rp 1 triliun dibatalkan saja, namun bagi anggota PNS, TNI/Polri maupun pensiunan tetap diberikan.Mulia menambahkan, kalau ada pejabat negara yang ingin mengembalikan gaji ke-13 yang diterimanya, pihaknya akan membantu dengan senang hati. Jika ada pengembalian maka harus dilakukan melalui kas negara sehingga pengembalian itu menjadi penerimaan negara.Mulia mengakui belum semua dana gaji ke-13 dicairkan. Menurutnya, perintah membayar merupakan kewenangan masing-masing instansi, dengan mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran gaji ke-13 ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).Agus Supriyanto