Kasubdit MA Dituntut 13 Tahun, Pengacara: Bakal Mati di Bui  

Reporter

Editor

Erwin prima

Senin, 8 Agustus 2016 12:38 WIB

Kepala Subdirektorat Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisnamenjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, 4 Agustus 2016. Tempo/Maya Ayu

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Kepala Subdirektorat Kasasi Perdata Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisna, Muhammad Sholeh, yakin kliennya akan mati di tahanan. Tuntutan jaksa untuk menghukum Andri 13 tahun di penjara menjadi penyebabnya.

Menurut Sholeh, seharusnya Andri divonis 1 tahun saja jika sesuai dengan dakwaan. Namun, tuntutan jaksa yang meminta Andri divonis 13 tahun tak mungkin membuat hakim memberikan putusan lebih ringan dari setengah tuntutan. "Saya yakin Andri itu akan mati di tahanan. Diputus tinggi, dia ada riwayat jantung," ujarnya saat dihubungi Tempo, Ahad, 7 Agustus 2016.

Jaksa penuntut umum dari KPK menuntut Andri Tristianto Sutrisna dihukum 13 tahun penjara dan denda Rp 500 juta dengan subsider 6 bulan. Jaksa menyatakan Andri secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Dia didakwa menerima duit Rp 400 juta dari Awan Lazuardi Embat, kuasa hukum Ichsan Suaidi, dan menerima gratifikasi dari Asep Ruhiyat sebesar Rp 500 juta.

"Dia mati akan jadi dongeng untuk Indonesia," kata Sholeh. Ia mengatakan khawatir terhadap kondisi kesehatan kliennya. Riwayat jantung yang dimiliki Andri bisa kapan saja menyerang dia, apalagi jika kondisinya tertekan.

Sholeh mengatakan Andri tak punya harapan terkait dengan vonis yang akan diterimanya. Sebagai kuasa hukum, Sholeh hanya bisa meminta Andri untuk bersabar menjalani hukuman yang akan menjeratnya. "Saya bilang kesabaranmu akan menjadi pelajaran untuk Indonesia," ujarnya.

Andri dinyatakan melanggar dua pasal, yaitu Pasal 12-a dan Pasal 12-b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

MAYA AYU PUSPITASARI


Berita terkait

Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto Segera Jalani Sidang Kasus Gratifikasi dan TPPU di Tipikor Surabaya

4 jam lalu

Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto Segera Jalani Sidang Kasus Gratifikasi dan TPPU di Tipikor Surabaya

Jaksa KPK telah melimpahkan surat dakwaan dan berkas perkara dengan terdakwa Eko Darmanto ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat lalu.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo, Eks Anak Buah Dicecar Soal Uang Tip ke Paspampres

15 jam lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo, Eks Anak Buah Dicecar Soal Uang Tip ke Paspampres

JPU KPK mendakwa Syahrul Yasin Limpo dan komplotannya menerima uang dari pungutan di Kementan mencapai Rp 44,5 miliar.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

3 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

3 hari lalu

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

Kemenpan RB menyiapkan jumlah formasi yang cukup besar bagi kejaksaan agung dan MA untuk formasi rekrutmen CPNS pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

4 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

5 hari lalu

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

Komisi Yudisial masih memverifikasi laporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan Mahkamah Agung

Baca Selengkapnya

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

6 hari lalu

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

Mahkamah Agung Indonesia saat ini memiliki representasi perempuan tertinggi di antara lembaga penegak hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

11 hari lalu

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?

Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

12 hari lalu

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.

Baca Selengkapnya

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

12 hari lalu

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.

Baca Selengkapnya