TEMPO Interaktif, Jakarta:RUU TNI tidak akan membuat TNI kembali pada peran sosial-politik (sospol), seperti di masa lalu. Pasal 19 tidak ada kaitannya dengan peran sospol, kata mantan Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI Letjen Agus Widjojo, usai mengikuti acara peluncuran buku Gus Dur Versus Militer di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, Senin (10/3). Agus mengatakan itu berkait dengan polemik mengenai pasal 19 dalam draft RUU TNI yang menyatakan adanya wewenang Panglima TNI untuk mengerahkan pasukan tanpa harus melalui keputusan Presiden. Banyak pihak yang tidak setuju pasal ini karena dianggap mengesahkan kemungkinan kudeta oleh TNI. Masalahnya, menurut Agus, ada tiga hal yang menyebabkan perlunya kewenangan itu. Pertama, peran TNI untuk memutuskan sendiri kapan dan bagaimana dirinya harus bertindak. Hakekatnya adalah kepentingan politik yang mirip otoritas politik dalam sebuah ssstem politik yang demokratis. Kedua, di dalam kepentingan itu TNI harus kembali pada wilayah keamanan dalam negeri tanpa melalui keputusan politik. Di situpun ada satu masalah teknis yang harus dipecahkan, yaitu bagaimana persandingannya dengan batas kewenangan dan tindakan Polri, katanya. Ketiga, belum jelasnya definisi tentang ancaman kedaulatan. Karena dalam demokrasi, masalah yang dilihat bukan selalu masalah benar atau salah. Selain itu juga, keadaan-keadaan yang bersifat kualitatif itu relatif definisional. Tetapi demokrasi menuntut keabsahan bahwa segala lapisan itu harus dibuat oleh sumber kewenangan yang sah. Yaitu yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, jelas dia. Tujuan dimasukkannya pasal 19 itu, menurut Agus, untuk memberikan rangsangan bagi TNI kembali memasuki wilayah keamanan dalam negeri melalui mobilitas politik yang menentukan bagi dirinya sendiri kapan dan apa yang diperbuatnya. (D.A. Candraningrum TNR)