INFO JABAR - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menghimbau warga Jabar tidak resahterkait beredarnya kartu BPJS Kesehatan palsu di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Aher sudah meminta Kepolisian dan Dinas Kesehatan untuk menindaktegas pelakunya.

"Saya mendapat laporannya dari Dinkes Provinsi, sungguh ini perbuatan oknum yang melampaui batas, apalagi bila jatuhnya kepada keluarga miskin ini menjadi kedzaliman yang nyata," kata Aher di Bali, pada Senin, 25 Juli 2016.

Aher meminta Polres dan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten untuk berkoordinasi dan mendata masyarakat yang menjadi korban, diadvokasi, difasilitasi penerbitan ulang kartu baru yang legal.

Sementara itu. di tempat terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Alma Lucyati mengatakan, pihaknya sudah berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten untuk mengupayakan korban yang termasuk KS1 atau PRA KS untuk masuk dalam integrasi data Jamkesda ke BPJS.

Kartu BPJS Kesehatan palsu tidak akan bisa teridentifikasi dalam master file BPJS kesehatan karena nama peserta dan nomor kartu akan berbeda sehingga tidak bisa digunakan. "Kartu BPJS tersebut dinyatakan palsu karena memang tidak terdaftar di kantor BPJS Kesehatan," ujar Alma.

Kepala Departemen Komunikasi Eksternal dan Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi mengatakan, bagi warga yang ragu akan keaslian kartunya dapat mengecek aplikasi BPJSK di ponsel. Aplikasi tersebut dapat diunduh melalui Playstore bagi pengguna telepon pintar bebasis android.

Bagi warga yang mengalami masalah mengenai penggunaan kartu BPJS, dapat menghubungi call centre BPJS.1500400.yang aktif 24 jam atau kantor BPJS terdekat.

230 orang warga Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, ditemukan memiliki kartu BPJS palsu. Padahal, warga membuat kartu BPJS Kesehatan tersebut dengan cara dikolektifkan melalui aparatur desa. Setelah ditelusuri ternyata aparatur desa tidak menyerahkan pembuatan kartu tersebut ke BPJS terdekat, melainkan kepada pihak lain. (*)