TEMPO.CO, Poso – Aktivis perdamaian Poso, Budiman Maliki, meminta Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian segera menuntaskan persoalan keamanan di Poso, Sulawesi Tengah.

Aktivis penerima Maarif Award 2016 ini meminta polisi tidak lagi mengedepankan pendekatan operasi keamanan semata dalam menangani kelompok bersenjata Santoso cs.

"Namun akan sangat strategis jika pihak polisi juga bisa mengubahnya dengan menggunakan pola penyelesaian lain, seperti mendorong dialog konstruktif dengan kelompok Santoso cs, guna mengakhiri segala aksi kekerasan dan konflik dengan pihak aparat keamanan selama ini,” kata dia, Senin, 18 Juli 2016.

Menurut Budiman, pendekatan paradigma terhadap kelompok yang disebut polisi sebagai teroris itu selama ini dianggap bakal berpotensi meningkatkan aksi-aksi kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sipil dan petugas.

Konsep operasi di lapangan sejak Operasi Camar Maleo 1-V dan dilanjutkan dengan Operasi Tinombala 2016 ini, yang melibatkan 3.000-an personel gabungan TNI dan Polri, juga terkesan sebagai upaya memelihara kekerasan di Poso.

Menurut Budiman, ini berimplikasi buruk terhadap aspek peace building (perdamaian), yang selama ini sudah cukup lama terbangun kokoh di masyarakat Poso.

Budiman mengatakan akses para petani terganggu dalam melakukan aktivitas berkebun dan bertani karena adanya kegiatan operasi keamanan pengejaran Santoso cs selama ini. Padahal, menurut dia, kegiatan bertani ini merupakan hak fundamental ekonomi sebagai sumber utama penopang pendapatan keluarganya.

“Itu semua karena kegiatan operasi keamanan yang terus berlanjut tanpa diketahui kapan berakhirnya yang dianggap membatasi kondisi normal mereka dalam beraktivitas di kebun,” tuturnya.

Jika kebijakan keamanan ini masih terus dilakukan, warga di sejumlah desa, yang menjadi lokasi operasi keamanan, merasa kondisinya tidak aman dan nyaman dalam beraktivitas sehari-hari. Masyarakat pun dikhawatirkan akan kekurangan pangan.

AMAR BURASE