TEMPO Interaktif, Ponorogo:Ijtima’ ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) kedua yang diselenggarakan di Pondok Modern Gontor Ponorogo sejak Rabu lalu berhasil menyepakati 19 fatwa terkait beberapa permasalahan yang saat ini sedang mengemuka di Indonesia.“Dari 19 fatwa ini, kami bagi ke dalam tiga kelompok fatwa, yaitu fatwa mengenai masa’il asasiyah wathoniyah (masalah asasi keagamaan dan kenegaraan), fatwa masa’il waqi’iyah mu’ashirah (masalah tematik kontemporer) dan fatwa tentang masa’il qununiyyah (masalah hukum dan perundang-undangan),” ujar Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat Ma’ruf Amin, dalam konferensi persnya hari ini.Untuk masalah kenegaraan MUI mengeluarkan empat fatwa, yaitu fatwa peneguhan bentuk dan eksistensi NKRI sudah final, fatwa tentang perlu adanya harmonisasi kerangka berpikir keagamaan dalam konteks kebangsaan, fatwa tentang penyamaan pola pikir dalam masalah-masalah keagamaan, serta fatwa untuk mensinergiskan seluruh ormas Islam dalam masalah keagamaan.Sedangkan masalah tematik kontemporer, MUI merumuskan delapan fatwa, di antaranya fatwa haram unjuk rasa dengan cara menyiksa diri, fatwa haram transfer embrio ke rahim titipan, fatwa diperbolehkannya pengobatan alternatif, fatwa diperbolehkannya nikah siri (dengan catatan diharuskan segera mencatatkan di KUA), serta fatwa haram SMS serta premium call. “Meski mengharamkan, untuk SMS dan premium call kami memutuskan untuk mentolerir sepanjang hadiah yang dikeluarkan murni dari pihak sponsor bukan dari kumpulan hasil SMS,” kata ma’ruf.Selain itu, MUI juga mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya mengelola sumber daya alam oleh siapapun termasuk pihak asing (asal tidak merusak), fatwa bolehnya membiayai pembangunan dengan utang luar negeri (dengan catatan keuangan negara benar-benar tidak mampu), serta fatwa haram mengenai segala bentuk makanan yang berasal dari barang haram.Untuk masalah perundang-udangan, MUI mengeluarkan tujuh fatwa, di antaranya fatwa tentang perlu segeranya RUU APP diundangkan, fatwa penolakan terhadap RUU Antidiskriminasi Ras, fatwa dukungan RUU Perbankan Syariah, fatwa dukungan terhadap RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan, fatwa tentang perlunya revisi UU Pengelolaan Zakat, fatwa perlunya revisi UU tentang Kesehatan serta sebuah fatwa yang berisi desakan kepada semua daerah untuk segera memiliki perda antimaksiat, miras serta pelacuran. “Kami secara tegas menolak RUU Antidiskriminasi Ras karena di dalamnya mendefinisikan agama seperti etnis,” imbuh Ma’ruf.Forum ijtima sendiri rencananya akan ditutup besok pagi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Rohman Taufiq