TEMPO Interaktif, Jakarta: Mantan Menteri Kehakiman, Muladi SH, Rabu memberikan keterangan di depan Komisi Kebenaran dan Persahabatan di Denpasar, Bali. Ia pun banyak dimintai pendapat mengenai Pengadilan HAM dalam posisinya sebagai pakar hukum pidana.Usai acara itu Muladi mengungkap, munculnya opsi jajak pendapat merupakan bagian dari semangat demokratisasi yang berkembang saat itu. "Itu keputusan Habibie yang luar biasa ketika kita sedang mengalami krisis multidimensional," tegasnya. Keputusan diambil setelah opsi pertama referendum yang diperluas ternyata ditolak oleh masyarakat Timtim.Setelah keputusan itu, pemerintah menyusun contingency plan tanpa melihat hasil referendum. "Bukan untuk menyerang kalau kita kalah tapi siapapun yang menang dan yang kalah pasti akan ada masalah," tegasnya.Apalagi, menurut dia, konflik yang terjadi dalam pandangan pemerintah saat itu adalah konflik horizontal yang sudah berakar sejak Timtim bergabung dengan Indonesia.Karenanya Muladi membantah, bila kejahatan yang terjadi saat itu adalah kejahatan yang teroganisir dan direncanakan. Tapi lebih merupakan kejahatan individual atau kejahatan yang terorganisir tapi tanpa keterlibatan pemerintah Indonesia maupun TNI.Rofiqi Hasan