TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah telah menurunkan tim ke Banyuwangi, Jawa Timur, untuk mengumpulkan data terkait aksi puluhan ribu massa yang menginginkan Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari turun dari jabatannya. "Kami belum tahu situasi sebenarnya di sana," ujar Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri, Sudarsono Hadjosokarto, di Jakarta, hari ini.Terkait keinginan masyarakat itu, ia meminta agar masyarakat memahami aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurutnya, jabatan kepala daerah bisa dievaluasi lewat laporan kinerjanya setiap periode tahun anggaran, yang tercantum dalam pasal 27 ayat (2) undang-undang itu.Dia mengatakan, alasan yang bisa dibenarkan oleh undang-undang untuk menurunkan jabatan kepala daerah, tercantum pada pasal 29 aturan itu. Di situ tertulis bahwa kepala daerah bisa diberhentikan karena meninggal, mengundurkan diri, dan diberhentikan. "Proses pemberhentian juga harus disampaikan ke Mahakamah Agung," ujarnya.Raden Rachmadi
Berita terkait
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
10 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaDukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
13 hari lalu
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini
Baca SelengkapnyaIrjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar
51 hari lalu
Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali
Baca SelengkapnyaAHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil
57 hari lalu
Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.
Baca SelengkapnyaMendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa
28 Februari 2024
Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan
Baca SelengkapnyaPemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP
26 Februari 2024
Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.
Baca SelengkapnyaKorupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun
22 Februari 2024
Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan
Baca SelengkapnyaStafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula
7 Februari 2024
Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku
23 Desember 2023
Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.
Baca SelengkapnyaTidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main
20 November 2023
"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.
Baca Selengkapnya
