TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Djimanto, menyatakan pihaknya tetap menyerahkan draf lama revisi UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Departemen Tenaga Kerja, sesuai draf yang sebelumnya akan digunakan sebagai revisi UU itu.“Kita tetap gunakan draf tersebut,” katanya kepada Tempo di Jakarta kemarin. Dia menilai draf itu penting sebagai upaya pengusaha dan pemerintah untuk mengundang investor dan memperbaiki kondisi iklim perekonomian di Indonesia.“Namun jangan salahkan kami bila iklim investasi tidak tumbuh, kalau pemerintah tidak menyikapi hal ini,” katanya.Dalam draf tersebut, Apindo telah menyerahkan 32 pasal terkait atas perubahan dalam UU Ketenagakerjaan. Salah satu pasalnya, menurut Djimanto, adalah tetap minta penghapusan terhadap pasal 100 ayat 1 yang berbunyi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.“Karena masalah kesejahteraan sudah diatur dalam UU Jamsostek, jadi untuk apa lagi di UU Ketenagakerjaan,” katanya.Disinggung mengenai pertemuan tripartit, pihaknya mengatakan bahwa hingga saat ini belum mendapatkan undangan dari pemerintah.zaky almubarok
Berita terkait
Lowongan Kerja Tergerus AI, Pakar Unair: Pekerja Skill Rendah Semakin Tertekan
5 hari lalu
Pakar Unair mewanti-wanti regulator soal bahaya AI terhadap dunia kerja. AI bisa menyulitkan angkatan kerja baru, terutama yang memiliki skill rendah.
Baca SelengkapnyaSyarat dan Cara Daftar Akun SIAPkerja Kemnaker Berkonsep SSO
8 hari lalu
SIAPkerja merupakan sistem dan aplikasi pelayanan dan ketenagakerjaan digital yang dirilis Kemnaker dengan konsep SSO. Begini maksudnya.
Baca SelengkapnyaDinantikan Tiap Jelang Hari Raya, Siapa Pertama Kali Pencetus THR?
27 hari lalu
Konsep pemberian THR telah ada sejak awal 1950. Pencetusnya adalah Soekiman Wirjosandjojo, Perdana Menteri Indonesia dari Partai Masyumi.
Baca SelengkapnyaPengamat Ketenagakerjaan Sebut Aplikator Wajib Beri THR Ojol
29 hari lalu
Payaman menilai aplikator wajib memberikan THR kepada ojol karena masuk kategori pekerja dengan jam kerja tidak tentu.
Baca Selengkapnya3 Jurus Jokowi Pertajam Desain Ekonomi dan Ketenagakerjaan 10 Tahun ke Depan
33 hari lalu
Presiden Jokowi ingin mempertajam desain besar ekonomi dan ketenagakerjaan untuk 10 tahun ke depan. Apa maksudnya?
Baca SelengkapnyaMenilik Visi Misi Ketenagakerjaan Prabowo-Gibran: Meningkatkan Lapangan Kerja, Awasi TKA, hingga Serap Tenaga Lokal di Hilirisasi
36 hari lalu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) menang dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaIngat THR Harusnya Ingat Soekiman Wirjosandjojo, Penggagas Tunjangan Hari Raya Pertama
41 hari lalu
Pencetus THR adalah Soekiman Wirjosandjojo, Perdana Menteri Indonesia dari Partai Masyumi. Siapa dia? Bagaimana kiprahnya?
Baca SelengkapnyaNarendra Modi Bakal Prioritaskan Reformasi Ketenagakerjaan Jika Menang Pemilu India
14 Februari 2024
Partai Bharatiya Janata mengatakan Narendra Modi dapat memprioritaskan reformasi ketenagakerjaan jika ia menang pemilu pada Mei mendatang.
Baca SelengkapnyaUGM Meraih Paritrana Award, Ini Artinya
9 Februari 2024
UGM menjadi satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang meraih penghargaan Paritrana Award dari Kemenko PMK dan BPJS Ketenagakerjaan.
Baca SelengkapnyaDebat Capres Soal Ketenagakerjaan Prabowo Setuju Anies Baswedan, Begini Respons Aktivis Pekerja Migran Indonesia
5 Februari 2024
"Pemerintah tak mampu bekerja sendiri memberikan perlindungan terhadap PMI baik dari hulu ke hilir," kata Maizidah Salas aktivis PMI usai debat capres
Baca Selengkapnya
