9 Fraksi Setuju Isi Draf Revisi UU KPK

Rabu, 10 Februari 2016 20:40 WIB

Sejumlah mahasiswa melakukan aksi memperingati hari Anti Korupsi di Jakarta, 6 Desember 2015. Mereka meminta pemerintah untuk menolak revisi UU KPK karena dinilai akan melemahkan lembaga anti korupsi itu. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Sembilan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui isi draf revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam rapat pandangan mini-fraksi di Badan Legislasi Dewan Pertimbangan Rakyat, Rabu, 10 Februari 2016, hanya Partai Gerindra yang menolak revisi tersebut.

"Dari hasil pandangan mini-fraksi hari ini, akan dibawa ke Bamus (Badan Musyawarah). Nantinya akan diputuskan akan diserahkan ke siapa, apakah kembali ke Baleg atau ke Komisi," kata Ketua Baleg, Supratman Andi Agtas, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 10 Februari 2016.

Dalam rapat hari ini, pengusul draf hanya dihadiri oleh Ichsan Soebagyo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Beberapa poin yang disetujui untuk direvisi adalah terkait jabatan komisioner KPK, Dewan Pengawas, wewenang SP3 oleh KPK, wewenang penujukan penyidik dan penyelidik independen oleh KPK, serta wewenang menyadap.

Poin terkait jabatan pimpinan KPK yang tidak boleh menduduki jabatan publik lainnya dikemukakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. "FPKS memberi catatan pada UU KPK pasal 32 dan 36, tidak berikan norma yang jelas akan larang pimpinan KPK lakukan pengunduran diri di masa jabatannya dalam rangka pindah jabatan publik atau pemerintah," kata salah satu anggota Baleg dari PKS, Al Muzzammil Yusuf.

Sementara Gerindra, menganggap revisi UU KPK akan mengebiri lembaga antirasuah tersebut. "KPK lahir dari rezim reformasi dengan niat mulia. KPK menyelamatkan Rp 205 trililun. Secara tidak langsung, revisi ini mengkebiri langkah KPK," kata Aryo Djodjohadikusumo perwakilan Gerindra.

Meskipun Gerindra tak setuju, Baleg tetap menandatangani draf ini. Selanjutnya, hasil rapat akan dibawa ke pimpinan DPR. Selanjutnya Badan Musyawarah akan segera menggelar rapat menentukan siapa yang akan mendapat tanggung jawab membahas draf ini. Hasil dari Bamus akan diusulkan dalam Rapat Paripurna dan akan menjadi usul inisiatif DPR terkait revisi UU KPK.

EGI ADYATAMA

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

19 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

20 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

21 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya