TEMPO Interaktif, Jakarta: Indonesian Corruption Watch mendesak Mahkamah Agung agar segera memutuskan permohonan uji materiil Instruksi Presiden Nomor 2/2002 tentang Release and Discharge terhadap penerima dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.Menurut lembaga swadaya masyarakat antikorupsi itu, permohonan sudah diajukan sejak 2003 tapi hingga kini MA belum memutuskan. “Inpres itu cacat hukum," kata Emerson Yuntho, Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, di kantor MA, Jakarta, hari ini.Menurut Emerson, Inpres itu melanggar UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), TAP MPR Nomor 9/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, serta Undang-Undang U Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 4. Inpres itu digunakan untuk membebaskan pengemplang dana BLBI dari proses hukum.Padahal, berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian uang negara tak menghapuskan tindak pidana seseorang. "Kejaksaan harus tetap melimpahkan tersangka debitur (pengutang) dan BPPN ke pengadilan, kalau sudah melakukan R&D," ujarnya.Thoso Priharnowo
Berita terkait
Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK
3 hari lalu
Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?
Baca SelengkapnyaMahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan
3 hari lalu
Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.
Baca SelengkapnyaKPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan
4 hari lalu
KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.
Baca SelengkapnyaProfil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran
4 hari lalu
Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun minta KPU menunda penetapan prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Ini Profilnya
Baca SelengkapnyaHakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial
5 hari lalu
Hakim Agung Suharto terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial menggantikan Sunarto.
Baca SelengkapnyaKPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin
10 hari lalu
KPK mengeksekusi bekas hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin, Bandung dalam perkara suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).
Baca SelengkapnyaSetahun Lalu Banding Ferdy Sambo Ditolak Tetap Hukuman Mati, Ini Perjalanan Jadi Vonis Penjara Seumur Hidup
15 hari lalu
Setahun lalu banding Ferdy Sambo ditolak alias tetap dihukum mati. Seiring berjalannya waktu, vonis itu diubah jadi penjara seumur hidup. Kok bisa?
Baca SelengkapnyaSetahun Lalu Putusan Banding Vonis Mati Ferdy Sambo Dibacakan, Tetap Vonis Hukuman Mati
16 hari lalu
Hari ini, setahun lalu atau 12 April 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bacakan putusan banding yang diajukan Ferdy Sambo.
Baca SelengkapnyaEks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Dapat Remisi Lebaran, Begini Kasus Korupsi Simulator SIM Jenderal Polisi
16 hari lalu
Mantan Kakorlantas Polri Djoko Susilo mendapat remisi lebaran di Lapas Sukamiskin. Berikut kilas balik kasus korupsi pengadaan simulator SIM Rp 196 M
Baca SelengkapnyaRemisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012
19 hari lalu
Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.
Baca Selengkapnya
