TEMPO Interaktif, Jakarta: Departemen Dalam Negeri segera mengundang para pakar politik untuk membahas hak pilih anggota TNI dalam Pemilu 2009. "Kami akan mengkaji kemungkinan-kemungkinannya," kata Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri, Progo Nurdjaman, di kantornya hari ini.Progo menjelaskan, ketika pembahasan Undang-Undang Pemilu Legislatif Nomor 12/2003, TNI/Polri sepakat gak pilih tak digunakan pada Pemilu 2004. Pertimbangannya, situasi keamanan serta politik belum memungkinkan. "Untuk (Pemilu) 2009, saya belum tahu apakah (TNI/Polri) akan memakai hak pilihnya.” Menurut dia, pada dasarnya semua warga negara berhak memilih dalam pemilu. Tapi ia tak bisa memastikan apakah undang-undang akan direvisi.Sebelumnya, bekas Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mengaku yakin anggota NI siap menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2009. Namun, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono justru ingin hak pilih digunakan pada Pemilu 2014 dengan alasan kala itu anggota TNI sudah siap.Raden Rachmadi
Berita terkait
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
14 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaDukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
17 hari lalu
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini
Baca SelengkapnyaIrjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar
54 hari lalu
Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali
Baca SelengkapnyaAHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil
7 Maret 2024
Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.
Baca SelengkapnyaMendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa
28 Februari 2024
Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan
Baca SelengkapnyaPemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP
26 Februari 2024
Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.
Baca SelengkapnyaKorupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun
22 Februari 2024
Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan
Baca SelengkapnyaStafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula
7 Februari 2024
Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku
23 Desember 2023
Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.
Baca SelengkapnyaTidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main
20 November 2023
"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.
Baca Selengkapnya
