Ketua Tim Pengawas Haji DPR Fahri Hamzah (kiri) bersama Ketua DPR Setya Novanto (tengah) dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan) dalam jumpa pers terkait pelaksanaan Ibadah Haji pimpinan DPR di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 30 September 2015. Dalam keterangannya pimpinan DPR memaparkan pelaksaan Ibadah tersebut berdasarkan undangan resmi dari Kerajaan Arab Saudi serta berbagi cerita mengenai insiden Mina dan upaya-upaya yang mereka lakukan. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mencium kejanggalan di balik keputusan mundurnya Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. "Ini pasti ada permainan tingkat tinggi," ujarnya, Selasa, 19 Januari 2016.
Kabar mundurnya Maroef tersiar sejak Senin lalu. Maroef memilih mundur setelah setahun bergabung dengan perusahaan tambang emas terbesar di Indonesia tersebut.
Menurut Fahri, DPR patut curiga dengan keputusan yang diambil Maroef. Sebab, sikap serupa diambil Presiden Direktur Freeport-McMoRan James Moffett yang mundur pada bulan lalu. "Kita harus curiga kartu apa yang sedang dimainkan Freeport di balik sandiwara ini," ucapnya.
Fahri juga mendorong DPR segera menyetujui pembentukan Panitia Khusus Freeport. Mekanisme itu diharapkan membuat terang gejolak di tubuh perusahaan tersebut. "Ini merupakan bahan baku sebelum memulai investigasi," tuturnya.
Maroef menjabat Presiden Direktur PT Freeport Indonesia sejak 27 Januari 2015 menggantikan Rozik B. Soetjipto. Kini posisi Maroef untuk sementara diisi Robert C. Schroeder.
Maroef adalah orang yang membongkar permintaan sejumlah saham oleh Ketua DPR saat itu, Setya Novanto, kepada Freeport. Permintaan ini diduga sebagai imbalan untuk memuluskan perpanjangan kontrak Freeport yang akan berakhir pada 2021.
Perpanjangan Izin Ekspor PT Freeport, Stafsus Menteri ESDM: Masalah Waktu Pembangunan Smelter
12 Juni 2023
Perpanjangan Izin Ekspor PT Freeport, Stafsus Menteri ESDM: Masalah Waktu Pembangunan Smelter
Staf Khusus Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara, Irwandy Arif, membantah pemerintah tidak tegas dalam melarang ekspor tembaga.
Izin Ekspor Freeport Diperpanjang, Pengamat Khawatir Program Hilirisasi Berantakan
2 Mei 2023
Izin Ekspor Freeport Diperpanjang, Pengamat Khawatir Program Hilirisasi Berantakan
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan pemerintah seharusnya tidak memberikan izin perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia (PTFI).
