Pegawai negeri sipil (PNS) bermain telepone genggam saat mengikuti Upacara Peringatan HUT Korpri ke-44 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Lapangan Eks Irti Monas, Jakarta, 30 November 2015. Dalam pidatonya saat memimpin upacara Wakil Gubernur DKI Djarot Syaiful mengatakan, Korpri harus Memberikan pelayanan publik untuk masyakarat yang berdaya dan sejahtera secara hakiki. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Banyuwangi - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi, mengatakan, pemerintah batal mengangkat honorer kategori dua (K2) menjadi pegawai negeri sipil pada tahun ini. Pembatalan itu karena DPR RI tidak mengalokasikan anggaran pada APBN 2016.
“Kalau uangnya tidak ada, ya uangnya mau diambil dari mana?” kata Yuddy saat di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis 14 Januari 2016.
Sebelumnya Kementerian PAN-RB berjanji mengangkat seluruh honorer K2 sebanyak 439.965 orang secara bertahap mulai 2016 hingga 2019. Menurut Yuddy, pemerintah sebenarnya memiliki niat baik dengan membuat rencana pengangkatan honorer K2 tersebut. “Janji itu kan kalau bisa dipenuhi, kalau tidak ada (anggaran), ya maaf,” katanya.
DPR tidak mengalokasikan anggaran untuk pengangkatan honorer K2 karena kondisi keuangan pemerintah sedang terpuruk. Sedangkan beban anggaran belanja pegawai juga cukup besar. Nihilnya anggaran pengangkatan honorer K2 itu, kata Yuddy, membuat pemerintah memperpanjang moratorium CPNS. Namun kebijakan itu terkecuali untuk guru, perawat, dokter dan sekolah kedinasan seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). “Yang dimoratorium adalah PNS umum,” kata dia.
Yuddy belum bisa memastikan sampai kapan moratorium CPNS berlaku. Menurut dia, perekrutan CPNS akan dibuka kembali setelah kondisi keuangan Indonesia membaik. Oleh karena itu dia meminta agar pemerintah daerah memanfaatkan teknologi informasi untuk mengatasi kekurangan pegawai.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Banyuwangi, Sih Wahyudi, mengatakan, jumlah honorer K2 di daerahnya mencapai 1.924 orang. Menurut dia, pihaknya masih menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat terkait nasib ribuan honorer tersebut. “Para honorer itu mulai dari guru hingga administrasi,” katanya.
Menurut Sih, Banyuwangi saat ini kekurangan 640 guru sekolah dasar. Kekurangan tersebut karena Banyuwangi sudah empat tahun ini belum mengangkat CPNS guru. Terlebih lagi, jumlah PNS yang pensiun tiap bulannya mencapai 25-30 orang. “Yang pensiun didominasi guru,” kata Sih Wahyudi.
