TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf mengatakan bahwa Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi akan diberhentikan sementara jika berstatus terdakwa dalam kasus dugaan korupsi dalam perpangan hak guna bangunan Hotel Hilton, Senayan, Jakarta.Ia mengaku belum menerima laporan dari Jaksa Agung mengenai status Ali sebagai tersangka dalam kasus itu. "Saya akan cek dulu putusannya bagaimana," kata Ma'ruf di kantor Presiden, Selasa (7/2). Pada Jumat (3/2), Kejaksaan Agung menetapkan empat tersangka yakni Ronny Kusumo Yudhistiro (bekas Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat), Robert Y. Lumampauw (bekas Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta), Ali (bekas pengacara PT Indobuildco, pengelola Hilton), dan Pontjo Nugroho Sutowo (Direktur Utama PT Indobuildco).Menurut Ma'ruf, jika Ali dinonaktifkan tugas gubernur dilakukan oleh Wakil Gubernur. Ia mengaku yakin status tersangka itu tak akan menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada pejabat daerah. Sunariah
Berita terkait
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
14 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaDukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
17 hari lalu
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini
Baca SelengkapnyaIrjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar
55 hari lalu
Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali
Baca SelengkapnyaAHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil
7 Maret 2024
Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.
Baca SelengkapnyaMendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa
28 Februari 2024
Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan
Baca SelengkapnyaPemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP
26 Februari 2024
Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.
Baca SelengkapnyaKorupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun
22 Februari 2024
Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan
Baca SelengkapnyaStafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula
7 Februari 2024
Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku
23 Desember 2023
Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.
Baca SelengkapnyaLelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya
18 Desember 2023
KPK menggelar lelang atas barang sitaan hasil gratifikasi dalam Hakordia 2023. Begini tata cara dan syarat mengikuti lelangnya.
Baca Selengkapnya
