TEMPO Interaktif, Jakarta:Koalisi Organisasi Non-pemerintah (Ornop) mendesak Pemerintah untuk tetap mengadili bekas presiden Soeharto. Pemberian abolisi, menurut Wardah Hafids, Koordinator Urban Poor Consortium (UPC), hanya akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap rasa keadilan. Menurut dia perlu ada kepercayaan bahwa keadilan itu ada dan juga berlaku terhadap Soeharto. Sehingga, kata dia, rakyat akan kembali menaruh kepercayaan kepada pemerintah. “Kalau kita ingin rekonsiliasi, harus ada truth-nya dulu, harus ada pengadilan, baru setelah itu bisa dilakukan pemberian maaf atau tidak” tutur Wardah pada Tempo News Room usai memberikan orasi di hadapan puluhan massa pengunjuk rasa anti abolisi untuk Soeharto di Bundaran HI, Kamis (3/1) siang. Pemberian abolisi ini, tambah Wardah, jelas menyalahi rasa keadilan. Ia memberikan contoh, kalau tukang becak yang salah ia bisa dipenjara dalam kurun waktu yang lama, sedangkan kalau orang yang berduit, bisa dikatakan bebas. Ini merupakan indikator kuat adanya praktek budaya Orde Baru yang masih berlanjut. Untuk itu, pemerintahan Mega harus memiliki keberanian untuk menegakkan keadilan. Mengenai kondisi kesehatan Soeharto, yang tak memungkinkan untuk diadili, Faisal Basri, salah seorang Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, “Tetap bisa diadili dengan menunggu kesembuhannya dong bukan lantas dilupakan. Dimaafkan boleh, dilupakan jangan”. Tokoh-tokoh yang hadir dalam aksi ini di antaranya, pengamat politik Arbi Sanit, sosiolog Arif Budiman, angota Komnas HAM H. S. Dilon, dan pengacara PBHI Jhonson Panjaitan. (Fitri Oktarini-Tempo News Room)