TEMPO.CO, Paris - Pekan pertama Konferensi Tingkat Tinggi Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Paris atau COP21 menyisakan banyak ketidakpuasan. Banyak peserta kesal dengan sikap sebagian pemerintah anggota UNFCCC yang masih berkukuh dengan kepentingannya masing-masing.

“Konferensi Paris ini slow banget, kurang gereget, dan para negosiator tak gigih. Posisi pemerintah kalah dengan korporasi besar yang siap melakukan penurunan emisi dengan penerapan teknologi bersih dan aksi-aksi mitigasi lainnya,” kata Avi Mahaningtyas, aktivis lingkungan yang mengikuti Conference of Parties (COP) Ke-21 di Paris, Minggu, 7 Desember 2015.

Menurut Avi, negosiasi pada COP sebelumnya selalu alot hingga tengah malam. Diskusinya juga berlangsung panas. Namun kali ini, katanya, jam sembilan malam tak ada lagi sidang COP. Dia menduga salah satu penyebabnya adalah karena sejumlah negara menerjunkan negosiator yang minim pengalaman.

Memang persidangan pekan pertama COP masih berputar pada perdebatan untuk mengakomodasi prinsip responsibility (tanggung jawab menurunkan emisi gas-gas rumah kaca) dan capability (kemampuan tiap negara melakukan penurunan emisi) yang dapat diterima semua pihak. “Dua hal itu bakal merefleksikan keadilan dan kesetaraan dalam perjanjian yang tercapai di akhir pertemuan nanti. Termasuk dalam pembahasan pendanaan iklim (climate financing),” kata Efransjah, CEO WWF Indonesia yang hadir di Paris.

Isu besar yang mengganjal adalah target jangka panjang penurunan emisi di atmosfer. Perdebatan keras antara kelompok negara yang ingin batas kenaikan suhu global tidak lebih dari 2 derajat Celcius dan kelompok yang bersikukuh batas kenaikan suhu global adalah 1,5 derajat. Negara miskin dan kepulauan bakal terkena dampak paling parah jika kenaikan suhu global terlalu tinggi.

Delegasi Indonesia, kata Efransjah, perlu mempertimbangkan batas aman dengan dukungan tegas agar batas kenaikan suhu global yang disepakati berada di bawah dua derajat. Hal ini, ujarnya, untuk menghindari dampak perubahan iklim yang parah, khususnya bagi negara-negara kepulauan.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa menepis kekesalan para koleganya. Menurutnya, pekan pertama setiap COP memang selalu berlangsung lamban karena setiap negara memang saling lihat terlebih dulu. Pada pekan lalu terjadi perdebatan keras antara kelompok negara LMDC (Like Minded Developing Countries), seperti India dan Cina, dan developed countries.

“Indonesia berada di tengah-tengah, tapi dalam konteks tertentu berpihak pada negara berkembang, misalnya dalam hal dukungan negara maju untuk implementasi,” kata Fabby yang menjadi negosiator delegasi Indonesia.

Utusan Khusus Presiden Indonesia Bidang Perubahan Iklim Rahmat Witoelar menjelaskan posisi Indonesia adalah poros yang diterima semua pihak. Di kelompok G-77 dan Cina (kelompok negara-negara berkembang), katanya, Indonesia juga menjadi kekuatan penting. “Indonesia dan negara-negara berkembang jelas tidak mau jika dituntut terlalu tinggi oleh negara maju,” katanya.

UNTUNG WIDYANTO (PARIS)