Bareskrim Diam-diam Periksa Crane Bermasalah Pelindo II

Reporter

Sabtu, 28 November 2015 13:35 WIB

Unit harbour mobile crane (HMC) milik Pelindo II/IPC disegel Polisi di Dermaga 002 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 3 September 2015. Penyegelan alat bongkar muat itu terkait adanya dugaan mark up pengadaan sejumlah alat bongkar muat di lingkungan kerja Pelindo II. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI mengadakan pemeriksaan uji fungsi terhadap 10 mobil crane milik Pelindo II pada Sabtu, 28 November 2015, di area Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pemeriksaan itu dilakukan secara diam-diam dengan melarang wartawan meliput proses pemeriksaan.

Uji fungsi yang dilakukan para ahli di bidangnya ini dilakukan di tiga tempat sekaligus, yakni pelabuhan Nusantara, Pombo, dan Ingom. Namun pemeriksaan ini tertutup untuk wartawan, tanpa alasan yang jelas.

Saat berusaha masuk ke pelabuhan-pelabuhan tersebut, Tempo dihalangi petugas yang menanyakan keperluan untuk masuk ke area tersebut. Ketika dijelaskan, para petugas meminta Tempo mengurus izin ke PTP (Port of Tanjung Priok).

Ketika sampai di PTP untuk mengurus izin, Tempo sempat menunggu hingga sekitar satu jam sampai akhirnya mendapat kepastian bahwa izin tersebut tidak bisa diberikan karena pihak humas PTP yang biasa mengeluarkan izin tersebut tidak ada yang masuk kerja pada hari ini.

Corporate Secretary Pelindo II Banu Astrini mengkonfirmasi bahwa wartawan memang tidak diperbolehkan masuk untuk mengikuti pemeriksaan tersebut. "Itu atas permintaan Bareskrim. Kami saja ingin memvideokan tidak diperbolehkan," katanya saat dihubungi.

Sampai pukul 12.30 WIB, pemeriksaan masih berjalan. Hal ini didapatkan dari keterangan pengacara Direktur Utama Pelindo II RJ Lino, Rudi Kabunang. Ia mengatakan ikut mendampingi pihak kepolisian dalam pemeriksaan itu. "Saya masih di dalam," ujarnya saat dihubungi.

DIKO OKTARA

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

2 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

18 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya