TEMPO Interaktif, Semarang:Akbar Tanjung juga mendapat dukungan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk terus memimpin Partai Golkar kendati dihadang tuduhan terlibat korupsi dana Bulog Rp 54,6 miliar. Menyusul kasus itu, Prof. Dr. Ichlasul Amal, pengamat politik dari Universitas Gajah Mada, memperkirakan Golkar tidak akan menarik para kadernya dari kabinet pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Penegasan dukungan tersebut disampaikan Ketua Partai Golkar Jawa Tengah, HA Hasby, ketika ditemui Tempo News Room di Semarang, Kamis (10/1). “Kami menolak tegas munaslub (musyawarah nasional luar biasa),” ujar Hasby, Kamis (10/1). Ia menuduh pengurus daerah yang menggelindingkan usulan itu sama sekali tidak punya pengaruh, terutama pada pemilih Golkar. Karena itu DPD Golkar yang mendesak munaslub hanya menyampaikan pesanan. "Siapa pemesannya? Tanyakan sendiri ke mereka," tuding Hasby. Partai Golkar Jawa Tengah, ujarnya, masih mempertahankan Akbar sebagai Ketua Umum Partai Golkar. "Secara tegas saya sampaikan begitu. Ini suara kami," tandasnya. Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Timur, Gatot Soedjito, menyatakan, barisan partai berlambang pohon beringin di daerahnya berpegang pada kesepakatan di Hotel Peninsula, Jakarta, dua pekan lalu, yang diikuti utusan DPD Partai Golkar se-Indonesia. Intinya, status hukum terhadap Akbar harus ditempatkan pada asas praduga tidak bersalah. “Seorang tersangka, dan terdakwa berbeda sekali. Suara Jawa Timur sampai saat ini masih bulat, memberi kesempatan Pak Akbar,” katanya. Ketua Komisi E DPRD Surabaya itu juga mengatakan perkembangan politik apa pun bisa terjadi dalam waktu mendatang. “Kami masih menunggu,” tambahnya. Sementara itu, Ichlasul Amal berkeyakinan Akbar Tanjung dan pimpinan Partai Golkar tidak akan menarik kader-kadernya dari kabinet. Kebijakan pemerintahan Presiden Megawati lewat Jaksa Agung MA Rahman yang menjerat Akbar sebagai tersangka korupsi dana Bulog Rp 54,6 miliar, tidak akan mendorong DPP Partai Golkar untuk bersikap frontal seperti itu. “Kalau menarik dukungan, nanti simpati masyarakat berkurang. Saya kira dalam kalkulasi ke depan, langkah itu kurang menguntungkan Golkar," tegas Ichlasul yang juga Rektor UGM itu. (Ecep S. Yasa/Heru Nugroho/Wahyu Dhyatmika)