Kawasan padat permukiman Kota Surabaya bagian Barat terlihat dari ketinggian di tengah Kota Surabaya, Rabu, 4 Februari 2015. Foto: Fully Syafi
TEMPO.CO, Surabaya - Pemerintah Kota Surabaya menganggarkan dana Rp 30 miliar untuk mempersiapkan diri sebagai tuan rumah Konferensi United Nations Human Settlements Programme (UN Habitat) III pada tahun depan. Nilai anggaran itu termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 senilai hampir Rp 7,9 triliun yang ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota setempat pada Rabu, 25 November 2015.
"Acara itu (konferensi UN Habitat) sangat bagus, dan yang terpenting pula adalah anggaran itu juga akan digunakan untuk pembangunan ruang untuk pejalan kaki (pedestrian),” kata Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji seusai rapat paripurna, Rabu, 25 November 2015.
UN Habitat adalah konferensi PBB di bidang permukiman dan pengembangan kota berkelanjutan. Kota Surabaya terpilih menjadi tuan rumah pada 2016 setelah Tri Rismaharini, ketika menjadi wali kota pada 2014, diundang menjadi pembicara dalam konferensi yang sama yang digelar di Buenos Aires, Argentina, pada tahun itu.
"Kota Surabaya akan menjamu banyak perwakilan negara-negara di dunia nanti," kata Armuji.
Secara keseluruhan, Armuji mengatakan besaran anggaran Kota Surabaya tahun depan lebih tinggi dibandingkan APBD 2015 yang angkanya mencapai Rp 7,2 triliun. Politikus PDIP ini mengklaim penetapan itu sudah mengakomodasi berbagai permasalahan yang terjadi saat ini, termasuk di antaranya adalah dana hibah.
Sedangkan untuk anggaran Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA), Pemerintah Kota Surabaya menetapkan anggaran Rp 520 miliar. Anggaran itu ditempatkan dalam komponen biaya belanja langsung, bukan hibah. “Tapi kalau diletakkan pada anggaran dana hibah, yang berhak menerimanya nanti hanya satu kali, dan itu kurang efektif,” kata Armuji.
Penjabat Wali Kota Surabaya, Nurwiyatno, mengatakan anggaran BOPDA sebesar Rp 520 miliar itu merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk menjamin warganya bebas biaya sekolah. "Kami sudah alokasikan dana itu, dan untuk pencairannya kami masih menunggu peraturan resmi dari Kementerian Dalam Negeri,” katanya.
