TEMPO.CO, Bandung - Walikota Bandung Ridwan Kamil mengaku maklum banyak pihak yang masih tidak puas kendati kota yang dipimpinnnya mendapat Piala Adipura. “Adipura ada ‘range’-nya, ada yang rendah, yang sedang, dan yang tinggi. Bandung ini masuk yang paling rendah,” kata dia di Bandung, Senin, 23 November 2015.

Ridwan mengatakan, indikator Piala Adipura tidak sebatas penilaian kebersihan kota. “Itu orang sering salah, Adipura itu kebersihan dan tata kelola lingkungan. Kalau tata kelola lingkungan tidak melulu urusan bersih dan tidak bersih,” kata dia.

Dia mengklaim, pemerintah mengganjar Piala Adipura bagi Kota Bandung karena perbaikan di kotanya. Sedikitnya 30 program diluncurkannya mulai dari perbaikan kebersihan, tata kelola kota bebasis inovasi, desentralisasi, deregulasi, serta kolaborasi. “Kalau masih ada ketidakpuasan, pasti ada. Tapi kalau mau fair silahkan bandingkan antara sebelum saya menjabat dengan saya menjabat ada progress, itu yang dihargai,” kata Ridwan.

Ridwan mengaku, dirinya menargetkan Piala Adipura itu paling cepat justru tahun depan. “Saya pribadi dulu target Adipura 2016, kalau sekarang di apresiasi pemerintah dengan puluhan indikator ya Alhamdulillah,” kata dia.

Dalam akun Instagramnya tiga hari lalu, Ridwan Kamil memamerkan kutipan undangan yang diterimanya untuk menerima penghargaan anugerah Adipura pada 23 November 2015. Di akun Instagram itu, Ridwan berfoto selfie sambil menunjukkan kertas bertuliskan: "Setelah 19 tahun Persib Juara Lagi. Setelah 17 tahun Piala Adipura Hadir Lagi."

Penganugerahan tersebut menuai pro dan kontra. Salah satu yang menganggap Kota Bandung belum pantas menerima Adipura adalah organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Perwakilan Jawa Barat. "Kami tidak sepakat Bandung dapat Adipura. Karena tidak kelihatan keberhasilannya," kata Direktur Walhi Jawa Barat Dadan Ramdan, Senin 23 November 2015.

Dadan menilai, di bawah kepemimpinan Wali Kota Ridwan Kamil, belum seluruhnya Kota Bandung ditata lingkungannya. Menurut dia, Kota Bandung hanya cantik di wilayah tengah saja. "Taman-taman cuma diperbaiki awalnya saja. Sekarang sudah tidak terpelihara lagi," tuturnya.

Walhi sebenarnya sudah lama meminta Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menghapus Adipura. Pasalnya, kota kabupaten yang terpilih nantinya hanya sekadar memperbaiki wajah saja. Sementara pelayanan publik diabaikan. "Kita minta sejak lama adipura dihentikan karena membuat program pemerintah jadi tidak responsif. Yang utama seperti pelayanan publik menjadi tidak maksimal," tuturnya.

AHMAD FIKRI | PUTRA PRIMA