TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Desa Bintang Marak, Kerinci, Jambi Halwati, diusir oleh masyarakat adat setempat. Alasannya, ia diduga memalsukan surat keterangan tanah (SKT) pada tanah yang berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Tanah itu belakangan dijual ke Pertamina Geothermal Energy (PGE).

"Kades Halwati hanya mengesahkan surat keterangan tanah, yang menjual dari Dahlan, tapi yang merekayasa diduga Ibu Kades dan rekannya," kata Hamdani, Ketua Kerapatan Adat Depati Nyato Desa Talang Kemuning dan Bintang Marak, saat dihubungi, Sabtu, 21 November 2015.

Hamdani bercerita, sebelum 1980, lahan itu dibatasi dan ujung ladang yang dekat rimba merupakan hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat. Namun saat itu mulai ada HPL (hutan penggunaan lain) dan HP3M (hutan produksi pengelolaan partisipasi masyarakat) yang dikeluarkan dinas kehutanan.

"Kami baru bingung setelah kejadian, oleh dinas kehutanan itu ditetapkan sebagai HPL, padahal sebelumnya tidak ada orang yang punya karena itu hutan rimba," ujar Hamdani.

BACA:
Tanah Taman Nasional Dibeli Pertamina, Adat Usir Kepala Desa

Ia menjelaskan, surat keterangan tanah dikeluarkan Kepala Desa Halwati atas dasar kepemilikan yang didapat dari Kepala Desa DD tahun 1980. Namun, dalam hal itu, ia menduga surat direkayasa karena segel tahun 1979 tapi tulisan dan stempelnya dibuat dengan komputer. "Maka kami duga, sesuai laporan ke polisi, itu rekayasa, termasuk Kades Bintang Marak dan Sekretaris Desa," tutur Hamdani.

Hamdani mengungkapkan bahwa Sekretaris Desa AA pernah menyampaikan pernyataan bahwa segala urusan yang dikehendaki Pertamina Geothermal Energy melalui dia. "Tanah itu sebetulnya tanah wilayah adat milik masyarakat karena wilayah ada dan adat yang punya," ucapnya.

Karena itu, ia bersama kelompok adat kemudian mengumpulkan sesepuh adat. Para sesepuh, kata dia, menegaskan bahwa area hutan lindung adalah hutan adat yang tidak dapat dimiliki. "Kenapa, kok, pemerintah baru sekarang menetapkan hutan yang lebat itu sebagai HPL? Kalau sudah sejak dulu mungkin digarap," ujarnya.

Sekarang, kata Hamdani, dia kaget ketika ada yang menyatakan hak milik hutan rimba. Ia mengatakan bahwa polisi sempat datang ke lokasi hanya untuk mengecek titik koordinat. "Saat itu, kami memberi data baru bahwa nyatanya lahan tersebut dimiliki seseorang, padahal sebelumnya tidak ada yang memiliki," katanya.

Ia mengatakan menjunjung tinggi peringatan dari pemerintah bahwa hutan itu tidak boleh diganggu dan digarap karena itu hutan lindung. Talang Kemuning, kata Hamdani, selama ini tidak boleh diganggu karena di hulu sungai terdapat mata air yang menjadi hajat orang banyak. "Sejak nenek moyang, hutan itu tidak boleh digarap," tuturnya.

ARKHELAUS W.