TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo dapat menunjuk seorang tokoh setingkat menteri untuk merealisasikan janjinya membangun Papua tanah damai. Pada sisi lain, pemerintah daerah harus aktif membantu merealisisasikan janji itu.

"Tokoh itu dapat bekerja sama dengan kepala daerah di Papua untuk fokus menyelesaikan permasalahan di sini,” kata Pastor Neles Tebay dalam acara dialog interaktif yang diadakan Indonesian Journlaist Network (IJN) Papua dan Papua Barat di Jayapura, Sabtu, 21 November 2015.

Menurut Neles, komitemen Jokowi itu salah satunya dengan cara dialog di antara kelompok masyarakat Papua, lalu dialog antara masyarakat Papua dengan pemerintah. Juga dialog dengan kelompok yang biasa disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan pemerintah. Intinya, katanya, semua pihak yang bekepentingan dalam dialog ini harus dilibatkan.

Neles menjelaskan dalam membangun dialog ini, pemerintah daerah harus pro aktif mendorong dialog seperti ini. Contohnya, terkait perintah Jokowi beberapa bulan lalu untuk membangun pasar bagi mama-mama Papua.

Peran pemerintah daerah, katanya, harus pro aktif. "Tak mungkin dalam pelepasan tanah untuk membangun pasar, Jokowi lagi yang harus turun tangan."

Jokowi dapat difasilitasi para menterinya sebagai penanggungjawab. Jokowi, katanya, tidak perlu menciptakan lembaga seperti Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang dibentuk di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Marinus Yaung mengatakan persoalan utama saat ini bukan seberapa banyak Jokowi mengunjungi Papua. "Tetapi, apakah agenda yang dibawa Jokowi ke Papua bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Papua?" kata dosen Fakultas HUkum Universitas Cenderawasih.

Marinus menjelaskan seharusnya Jokowi mendapat informasi yang lengkap untuk Papua. Hanya orang Papua, katanya, yang bisa menyelesaikan Papua.

Jika melihat janji Jokowi terhadap Papua, jelas sekali Jokowi menyadari memang ada konflik di Papua. Jaringan Damai Papua sudah siap untuk mendorong dialog damai. Komitmen membangun Papua sudah ada dan saat ini bagaimana orang Papua membuka hati untuk Jokowi yang sudah menghadirkan negara di tengah masyakarakat Papua. "Namun, tak perlu negara takut dan curiga kepada orang Papua,” ujar Marinus.

Marinus menyarankan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua, Jokowi harus mampu mengendalikan aparat kemanan, baik militer dan kepolisian. Selain itu bisa mengendalikan perusahaan asing yang selama ini mengeploitasi sumber daya alam Papua, seperti PT Freeport Indonesia.

“Sebab jika tidak, maka janji Jokowi tetap tak akan bisa menyentuh persoalan di Papua, apalagi dengan masih adanya diskriminasi kepada orang Papua dan pelanggaran HAM yang belum terselesaikan,” katanya.

Ketua Panitia Dialog Interaktif dari IJN, Richard J. Mayor menyebutkan acara ini dilakukan untuk mengingatkan kembali pemda agar memperhatikan rakyatnya, lalu mengingatkan kepada Presiden Jokowi atas janji itu. “Sebagai jurnalis di Papua, kami berusaha ingin meningkatkan kepercayaan dan kepedulian masyarakat Papua terhadap pemerintah,” katanya.

CUNDING LEVI