Lokasi pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di kawasan Pegunungan Kendeng Utara, Rembang, Jawa Tengah. Tempo/Budi Purwanto
TEMPO.CO, Semarang – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengapresiasi putusan hakim yang mengabulkan gugatan warga atas Surat Keputusan Bupati Pati Nomor 660.1/4767/2014 tentang izin lingkungan pembangunan pabrik semen serta penambangan batu gamping dan lempung. Majelis hakim dinilai sangat progresif dalam membuat keputusan.
“Putusan hakim sangat bagus, mengobati dahaga para pejuang lingkungan di tengah keringnya putusan hakim yang mengandalkan aturan secara sempit,” kata Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi Muhnur Satyahaprabu kepada Tempo di Semarang, Rabu, 18 November 2015.
Hakim yang mengadili gugatan lima warga Pati penolak pabrik semen adalah ketua majelis Adi Budi Sulistyo dengan dua anggotanya: Ery Elvi Ritonga dan Wardoyo Wardana. Ada empat pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan warga. Pertama, lokasi izin usaha pertambangan (IUP) tersebut berdekatan dengan kawasan bentang alam kars sehingga akan mengganggu kawasan itu. Kedua, PTUN tidak bisa mengadili keputusan menteri tentang kawasan bentang alam kars karena bukan obyek gugatan. Ketiga, fungsi ruang harus mampu mempertahankan kelestarian lingkungan. Keempat, pembangunan harus mempertimbangkan aspek sosial, karena dalam dokumen analisis dampak lingkungan 67 persen warga menolak pendirian pabrik semen di Pati.
Muhnur menjelaskan, pertimbangan kelestarian lingkungan jauh lebih bernilai daripada hanya pertimbangan teks dan pasal-pasal dalam aturan perundangan-undangan. Walhi menilai putusan itu bukan hanya kabar baik untuk para pejuang lingkungan di seluruh Indonesia, tapi juga harus dimaknai sebagai putusan yang menginspirasi putusan hakim lain yang sedang mengadili kasus lingkungan.
Menurut Muhnur, putusan ini wajib dipertimbangkan pemerintah daerah dan pusat untuk melihat kembali serta merevisi keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang bentangan alam kars Sukolilo. “Pemerintah wajib melindungi seluruh kawasan kars karena saling berkaitan dan tidak bisa dilepaskan,” tutur Muhnur.
Soal tergugat, yakni Pemerintah Kabupaten Pati dan PT Sahabat Mulia Sejati, hendak mengajukan banding, Muhnur mempersilakan. “Itu hak hukum para tergugat,” ujar Muhnur. Tapi Muhnur meminta prosesnya transparan dan tidak ada upaya-upaya mempengaruhi hakim, apalagi dengan iming-iming uang. “Kami akan melibatkan masyarakat dan lembaga penegak hukum lain untuk mengawasi proses banding,” kata Muhnur.
