TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengingatkan pihak mana pun agar tidak asal mencatut nama Presiden Joko Widodo. Menurut Pramono, terkait kasus pencatutan nama Presiden Jokowi seperti yang menyeret sosok Ketua DPR Setya Novanto.
"Yang namanya Presiden, mata dan telinganya banyak sehingga ini menjadi peringatan bagi siapa pun yang mengatasnamakan Presiden, maka perlu hati-hati," kata Pramono di Kantor Presiden, Selasa, 17 November 2015.
Pramono mengatakan Presiden Jokowi sama sekali tidak terpengaruh oleh kegaduhan yang terjadi. Pramono mengatakan sejak awal Presiden tidak pernah membahas soal Freeport dengan pihak lain di luar pemerintahan. Jadi, ketika ada pihak yang mencatut namanya, kata Pramono, Jokowi sama sekali tidak terganggu.
Kontrak karya PT Freeport Indonesia akan berakhir pada 2021. Aturannya, kontrak itu akan dibahas dua tahun sebelum jatuh tempo, yaitu pada 2019. Menurut Menteri ESDM Sudirman Said, dalam lobi-lobi, pencatut meminta saham 20 persen. Saham itu akan dibagikan kepada Presiden Jokowi sebesar 11 persen dan Wakil Presiden Jusuf Kalla 9 persen.
Dalam sebuah acara talk show, politikus yang dimaksud adalah Setya Novanto. Setya Novanto mengklaim tidak pernah membawa nama Presiden dan Wakil Presiden untuk melobi Freeport.
"Saya tidak pernah membawa-bawa nama Presiden ataupun Pak Wapres karena yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara, dan untuk kepentingan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Papua," katanya kemarin.
