TEMPO Interaktif, Jakarta:Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera mengubah rencana tata ruang dan kebijakan pengelolaan hutan di Pulau Jawa. “Jawa memiliki kerawanan bencana yang sangat tinggi dan seharusnya perspektif bencana dimasukkan dalam rencana tata ruang,” kata Direktur Eksekutif Walhi, Chalid Muhammad, kepada Tempo, Minggu (8/1).Ia menilai pemerintah lalai dan tidak bertindak cepat dalam mengantisipasi bencana banjir dan longsor di pulau Jawa. Padahal sejak 1990 sudah ada peta rawan bencana gempa bumi, banjir, dan longsor di seluruh Indonesia yang waktu dikeluarkan oleh Departemen Transmigrasi.Walhi, kata Chalid, juga telah memperingatkan kerawanan bencana di Jember sejak 2004 dan diulangi lagi pada 2005. pemerintah setempat tidak mengindahkannya. Pemerintah juga mengabaikan peringatan bencana di Jawa Tengah.Menurut catatan Walhi, luas hutan di pulau Jawa pada 2000 sekitar 1,9 juta hektare. Luas itu terus berkurang dan saat ini hanya tersisa sejuta hektare saja. Pada kurun waktu 2001-2004 kawasan hutan di Jawa menyusut 26 persen dan khusus untuk kawasan hutan konservasi terdapat penyusutan sebesar 32 persen.Chalid menolak jika curah hujan yang tinggi disebutkan sebagai penyebab bencana banjir dan tanah longsor. Hujan, kata dia, hanya menjadi pendorong saja karena dari pantauan Walhi dan analisa citra satelit menunjukkan telah terjadi perubahan besar-besaran di daerah dengan derajat kemiringan 40 persen. Oktamandjaya Wiguna