TEMPO.CO, Purwakarta - Kota Sukabumi, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Purwakarta dinobatkan sebagai tiga daerah yang memiliki indeks kepuasan pelayanan tertinggi oleh masyarakat Jawa Barat. Hasil survei kepuasan publik Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Bandung terhadap setiap daerah adalah Kota Sukabumi mendapatkan skor 100,00; Kabupaten Pangandaran 94,15; dan Kabupaten Purwakarta 93,71.

Menurut Ketua Tim Survei Kepuasan Publik Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) serta Pusat Kajian dan Kepakaran Statistika (PK2S) Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, kinerja tiga daerah itu jauh melampaui kota-kota yang lebih populer dan dari sisi aksesibilitas dinilai lebih baik.

Muradi menyebutkan Kota Bandung, misalnya, yang dipimpin Ridwan Kamil hanya mendapatkan skor 75,74; Kota Bogor 87,69; Kota Bekasi (51,27); dan Kota Depok hanya meraup skor 37,27. Dia menjelaskan, ada enam dimensi yang menjadi tolok ukur kepuasan publik dalam survei. Enam indikator itu menyangkut dimensi kepemimpinan, pelayanan dasar, infrastruktur, pengelolaan sumber daya, penerapan regulasi, dan pengelolaan anggaran.

”Secara umum, masyarakat Jawa Barat menilai bahwa infrastruktur adalah dimensi paling baik yang diwujudkan pemimpin daerah,” ujar Muradi dalam siaran pers, Selasa, 17 November 2015.

Pola survei menggunakan desain two ways stratification sampling dengan melakukan penggalian data lapangan pada 15-31 Oktober 2015. Data valid sebanyak 2.445 responden. Adapun margin of error sebesar 2 persen.

Muradi menuturkan hasil survei berdasarkan penilaian dimensi infrastruktur terbaik diperoleh Kota Banjar dan Kabupaten Purwakarta, yang menjadi jawaranya, dengan skor masing-masing 3,59. Adapun Kota Bogor memperoleh skor 3,46; Kota Bandung 3,30; dan Kota Depok meraup skor 3,09.

Urusan pengelolaan sumber daya, Kota Sukabumi meraup skor tertinggi, yakni 3,45; disusul Kabupaten Purwakarta dengan skor 3,38; lalu menguntit di belakangnya Kota Tasikmalaya dengan skor 3,35. Untuk tolok ukur dimensi pengelolaan anggaran, Kabupaten Pangandaran meraup skor 3,47; Kota Sukabumi dengan skor 3,46; dan Kabupaten Purwakarta dengan raihan skor 3,40.

Adapun pada bidang pelayanan dasar, masuk dalam peringkat lima besar adalah Kabupaten Pangandaran, Kota Sukabumi, Kota Banjar, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Tasikmalaya, dengan skor 3,57-3,36. Dalam dimensi penerapan regulasi, peringkat pertama disabet Kota Banjar dengan skor 3,45; disusul Kota Sukabumi; Kota Tasikmalaya; dan Purwakarta, yang menyabet skor rata-rata 3,42.

NANANG SUTISNA