Ruhut Sitompul: Duit Pansus Mending buat Korban Asap

Reporter

Jumat, 30 Oktober 2015 18:11 WIB

Mensos Khofifah : 19 Orang Meninggal Karena Kabut Asap

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengaku tidak setuju dengan pembentukan Panitia Khusus Asap (Pansus) terkait dengan bencana kebakaran hutan dan kabut asap yang sudah melanda Indonesia tiga bulan belakangan ini. Menurut Ruhut, seharusnya anggota DPR turun langsung ke lapangan untuk meninjau dan berinteraksi langsung dengan masyarakat serta aparat setempat yang terpapar kabut asap.

Ruhut mengatakan bencana asap seolah-olah sudah menjadi peristiwa musiman. "DPR itu enggak perlu ada pansus-pansus itu. Buktinya saya selama ini di hutan terus, turun langsung ke lapangan bantu korban asap. Nah, sebentar lagi kan kita reses, daripada bikin pansus, saya tantang inisiator Pansus Asap untuk turun ke daerah," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Jumat, 30 Oktober 2015.

Ruhut mengaku, selama bencana asap tahun ini, ia sudah hampir 20 kali bolak-balik ke lokasi yang terpapar asap. Menurut Ruhut, hal itu jauh lebih efektif dalam upaya pemadaman asap ketimbang pembentukan pansus. "Bikin pansus butuh berapa miliar rupiah biayanya. Ya kan? Mending uangnya bantu korban asap," ujarnya. Selain itu, Ruhut menilai masyarakat sudah bekerja dengan baik sehingga pansus tak diperlukan.

Meski demikian, anggota Komisi Hukum itu juga mengetahui sejumlah anggota Fraksi Demokrat sudah menyetujui usulan Pansus Asap. Namun, menurut dia, usul itu bukan pendapat fraksi secara keseluruhan. "Saya juru bicara koordinator Partai Demokrat, belum ada instruksi," katanya.

Hari ini DPR akan mengesahkan pembentukan Pansus Asap. Menurut Ketua Komisi Kehutanan Edhy Prabowo, sebagian besar fraksi sudah menyetujui dibentuknya Pansus Asap, di antaranya PDI Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat.

Tujuan pansus itu, kata Edhy, mendorong pemerintah agar menyelesaikan bencana asap. Meski asap mulai padam di daerah Kalimantan dan Sumatera akibat hujan, menurut politikus Partai Gerindra itu, kinerja Pansus Asap akan tetap berjalan lantaran mereka juga tak hanya membahas soal pemadaman asap, tapi juga soal pencegahan asap.

DESTRIANITA KUSUMASTUTI

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

14 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

15 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

16 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya