TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengatakan produsen makanan yang terbukti menggunakan formalin harus ditindak, tidak cuma diberi teguran. Hal itu juga berlaku bagi produsen yang menggunakan borax dan zat pewarna yang berbahaya dalam makanan dan minuman."Undang-undang makanan memang belum ada, namun ini harus ditangani karena dampaknya jauh ke depan. Masyarakat nanti jadi takut makan," ujar Siti Fadilah di Kantor Presiden, Rabu (28/12).Sejauh ini berdasarkan laporan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) ditemukan sejumlah makanan dan minuman yang beredar di masyarakat mengandung formalin, borax maupun zat pewarna berbahaya, tetapi belum ada tindakan terhadap hal itu. Salah satunya karena belum ada undang-undang makanan yang mengatur hal itu.Di tempat yang sama, Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan pengawasan penggunaan formalin dalam makanan dan minuman merupakan wewenang Badan POM. Menurutnya, penggunaan formalin dan zat berbahaya lainnya dalam makanan dan minuman karena kurangnya penegakkan hukum (law enforcement)."Law enforcement harus dilakukan terhadap mereka yang menggunakan bahan terlarang dalam makanan dan minuman, ini di bawah POM," ujar Fahmi. Menurutnya, di Yogyakarta ada enam perusahaan yang diajukan ke pengadilan karena diketahui menggunakan formalin dan borax dalam makanan.sunariah