Aktivis membentang poster dukungan untuk KPK di depan Palais Hotel, Bandung, Jawa Barat, Minggu 25 Januari 2015. Aliansi Bandung Untuk Indonesia menggalang dukungan rakyat melawan rezim korup di depan hotel milik keluarga Budi Gunawan. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Dadang Trisasongko menilai kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini berada di titik paling buruk sepanjang sejarah keberadaannya.
“Evaluasi dari aktivis gerakan antikorupsi dan pakar hukum, banyak hal (di KPK--) yang sebetulnya tidak ada progress bahkan turun. KPK punya kewenangan sesuai Undang-undang, tapi kalau tidak ada proteksi politik ya hancur,” ujar Dadang dalam acara konsolidasi nasional gerakan antikorupsi di Jakarta pada Rabu, 21 Oktober 2015.
Dadang mengatakan pernyataan dari Presiden Jokowi untuk menghentikan kriminalisasi dalam kasus kriminalisasi pimpinan KPK sudah jelas dan tegas. Namun demikian, ia melihat tidak ada dukungan politik dari DPR untuk menguatkan kinerja KPK. Justru, kata dia, dukungan datang dari masyarakat dan organisasi pegiat antikorupsi.
Pada Maret 2015 lalu, ujar Dadang, bersamaan dengan tindakan polisi menetapkan Bambang Widjojanto dan Abraham Samad sebagai tersangka, semua aktivis gerakan antikorupsi melakukan konsolidasi gerakan antikorupsi. Pada konsolidasi tersebut, disepakati perlunya memperkuat gerakan sosial di bidang ini.
“Kami kini bergerak di lapangan, ada yang mendampingi wali murid untuk mengontrol sekolah, ada yang mengawasi APBD dan seterusnya,” kata dia.
Hal senada disampaikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar. Dia membenarkan sinyalemen bahwa KPK tampak dilemahkan pada 2015 ini. Menurut Haris, upaya tersebut tampak dengan penetapan Bambang Widjojanto dan Abraham Samad menjadi tersangka. Ia menilai dua petinggi KPK tersebut dipidanakan untuk menghentikan kinerja dari KPK.
Memandang satu tahun kepemimpinan Jokowi, Haris menilai tidak ada kebijakan koordinasi yang dilakukan Jokowi untuk menangani masalah-masalah berkaitan dengan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. “Mungkin 4 tahun ke depan masih ada Jokowi, tapi kalau tidak ada kebijakan koordinasi, hati kami ngenes, 4 tahun ke depan ya seperti setahun ini,” kata dia.
