TEMPO Interaktif, Surabaya: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengharamkan doa bersama, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Fatwa haram ini lahir pada Halaqah Ulama PPP di Pondok Pesantren Roudhotul Banan Wa Banat, Wonocolo, Surabaya, yang berakhir Kamis (22/12) petang.Partai Kabah itu mengharamkan doa bersama dengan alasan "bisa menjadi kemurtadan". "Umat Islam harus mengakui Allah sebagai tuhannya bukan yang lain. Doa bersama itu artinya orang Islam mengakui ketuhanan-ketuhanan lain," kata KH Nasiruddin, pemimpin sidang halaqah dan anggota Majelis Syariat PPP.Alasan mengharamkan sekularisme, pluralisme, dan liberalisme juga sama, yakni "bisa membawa umat Islam ke arah murtad". Alasan lain, para ulama PPP meyakini, tiga faham tadi mengkultuskan akal. Selain itu, mereka yang berpaham ini suka merekayasa fikih lintah agama.Alasan lain yang diberikan para ulama PPP, faham tadi berusaha mengubah nash Al-Quran dan hadits. "Mereka sering menggap fiqih Islam tidak demokratis dan tidak sesuai zamannya. Karena itu mereka membuat tafsiran sesuai kemauan dan kebutuhannya," kata pengasuh Pondok Senori, Tuban, Jawa Timur, ini.Tiga faham itu juga dianggap secara sistematis berupaya meragukan kaidah keislaman. Karena itu, PPP juga mengharamkan Jaringan Islam Liberal. "Jika dibiarkan, mereka membahayakan bagi umat Islam," tuturnya.Halaqah ini juga menyikapi terorisme. PPP memandang, jihad merupakan sarana dakwah, dan bukan tujuan sehingga harus dilaksanakan secara baik, bermanfaat luas, dan jauh dari anarkhisme. Karena itu, PPP mengutuk keras terorisme dan mengharamkannya di Indonesia karena merugikan Islam dan umat Islam.PPP juga menolak keras rencana pengambilan sidik jari santri yang sempat dilontarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sunudyantoro