Jaksa Agung HM. Prasetyo memberikan keterangan kepada wartawan terkait nama-nama jaksa yang dicalonkan menjadi kandidat pimpinan KPK di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, 23 Juni 2015. Jaksa Agung merekomendasikan ke Kelima nama jaksa untuk menjadi bakal calon pimpinan Komisi pemberantasan korupsi (KPK).Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, wacana perlunya reshuffle kabinet kembali menguat. Selain berdasarkan evaluasi Jokowi, publik juga mengusulkan adanya penggantian sejumlah posisi di Kabinet Kerja.
Salah satu desakan muncul dari Indonesian Corruption Watch. Koordinator Divisi Hukum ICW Emerson Yuntho menilai Jaksa Agung Muhammad Prasetyo adalah salah satu anggota kabinet yang layak dicopot. "Kalau ada perombakan, Jaksa Agung-nya juga harus diganti. Selama ini masyarakat melihat performa Kejaksaan Agung tidak begitu menggembirakan," kata Emerson kepada Tempo, Minggu, 18 Oktober 2015.
ICW menilai Kejaksaan Agung lambat dan tidak berprestasi dalam menangani sejumlah kasus. Beberapa kasus yang dianggap tersendat di antaranya penanganan kasus korupsi Yayasan Supersemar, Victoria Securities, hingga korupsi dana bantuan sosial. "Dengan kinerja seperti itu, rasanya sulit untuk tetap mempertahankan Jaksa Agung," ujar Emerson.
"Jika Jaksa Agung-nya saja sudah tidak berprestasi, buat apa dipertahankan. Sebab, Jaksa Agung adalah ujung tombak penentu kebijakan penegakan hukum," Emerson menjelaskan.
Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Presiden Jokowi akan mengevaluasi kinerja para menteri dalam setahun pemerintahannya. Pramono mengatakan evaluasi adalah urusan internal dan meminta Sekretaris Kabinet serta Menteri Sekretaris Negara memberikan laporan dari setiap menteri. “Tapi itu urusan internal, bukan untuk ekstern,” tutur Pramono di kantornya, Jumat, 9 Oktober 2015.
Politikus PDI Perjuangan itu enggan merinci mekanisme apa yang akan digunakan Presiden dalam mengevaluasi para menteri. Ketika Kabinet Kerja berjalan enam bulan, Presiden mengevaluasi secara menyeluruh semua menterinya dengan meminta laporan capaian program masing-masing.
Setelah evaluasi tersebut, Presiden kemudian mengganti sejumlah menteri yang kinerjanya dianggap tidak memuaskan. Setelah satu tahun perjalanan Kabinet Kerja, apakah akan ada reshuffle kabinet jilid 2? “Itu urusan Presiden, hak prerogatif Presiden,” ucap Pramono.
