TEMPO Interaktif, Balikpapan:Pengalokasian dana kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk pengembangan desa tertinggal Kota Balikpapan sudah memasuki tahapan kedua pencairan dana sebesar Rp 100 juta. Satuan kerja pelaksana pengembangan desa tertinggal Balikpapan menyatakan siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menghindari adanya penyimpangan. "Pembangunan desa tertinggal ini sudah memasuki tahapan kedua pencairannya pada tanggal 20 Desember ini. Karena itu sebaiknya secepatnya dilakukan pemeriksaan oleh KPK,"kata Pelaksana Satuan Kerja pengembangan desa tertinggal Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan, M. Idrus.Pengawasan pengalokasian dana kompensasi desa tertinggal juga oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP). Idrus meminta lembaga pemerintah provinsi itu secepatnya memeriksa realisasi pembangunan desa tertinggal di Balikpapan. Sesuai prosedur pengawasan alokasi desa tertinggal dari pemerintah pusat, pelaksanaan pemeriksaan BPKP dilakukan terlebih awal mendahului KPK. Lembaga anti korupsi melakukan tugasnya bila terdapat adanya dugaan kuat terjadinya tindak pidana penyimpangan, terkait pengalokasian dana kompensasi desa tertinggal.Sg wibisono