TEMPO.CO, Denpasar - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bali Anti-Korupsi menggelar aksi menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. "Berbagai upaya pelemahan KPK dilakukan secara sistematis melalui berbagai jalur, saat ini lewat DPR," kata Gede Agung Wirawan Nusantara, perwakilan aliansi, di sela demonstrasi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali, Denpasar, Selasa, 13 Oktober 2015, pagi.
Aliansi ini terdiri atas LBH Bali, Yayasan Manikaya Kauci, Yayasan Bintang Gana, Pertuni Bali, Sabha Yowana, FMN, BEM PM Udayana, dan GMKI Badung. Mereka menyeru masyarakat Bali agar mendukung upaya KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ada beberapa alasan menolak revisi UU KPK yang dibacakan para demonstran. Di antaranya, dalam draf revisi UU KPK, kewenangan KPK dicabut dalam mengangkat penyidik secara mandiri dan tidak berwenang melakukan penuntutan. Selain itu, mengenai pasal yang membatasi penyelidikan KPK untuk kasus korupsi dengan kerugian negara di atas Rp 50 Miliar. "Masa hidup KPK yang terancam bubar dalam waktu 12 tahun ke depan," kata Nusantara.
Aliansi mendesak Presiden Joko Widodo menunjukkan ketegasannya serta keberpihakan yang jelas terhadap pemberantasan korupsi. "Jika tidak, perjuangan mencapai Indonesia bebas korupsi akan semakin berat," ucapnya.
Aliansi juga meminta ketegasan Presiden untuk menolak RUU KPK berdasarkan Nawacita. Dalam Nawacita Nomor 4 disebutkan: "Kami akan memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya."
Kendati dalam aksi tersebut tidak ada salah satu perwakilan DPRD yang menerima kedatangan mereka, kata Nusantara, yang terpenting adalah menyampaikan kekecewaannya terhadap anggota legislatif.
BRAM SETIAWAN
Berita terkait
Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
1 jam lalu
Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.
Baca SelengkapnyaJokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh
7 jam lalu
Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.
Baca SelengkapnyaJokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan
9 jam lalu
Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.
Baca SelengkapnyaNadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar
9 jam lalu
Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit
9 jam lalu
Presiden Jokowi menyebut Indonesia memiliki peluang pasar yang besar untuk mengembangkan ekosistem kendaraan motor listrik. Begini penjelasannya.
Baca SelengkapnyaJokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali
10 jam lalu
Jokowi merespons positif wacana Presidential Club yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh
10 jam lalu
Jokowi menegaskan susunan kabinet pada pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif Presiden Terpilih dalam hal ini Prabowo
Baca SelengkapnyaWarga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow
11 jam lalu
Kementerian PUPR bakal merelokasi merelokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara.
Baca SelengkapnyaIM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik
11 jam lalu
Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.
Baca SelengkapnyaPrabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya
12 jam lalu
Prabowo disebut akan membentuk Presidential Club yang menjadi wadah pertemuan mantan presiden.
Baca Selengkapnya