TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Yudhoyono mengatakan, struktur gaji pejabat negara perlu ditata kembali secara baik. Pada 2006, menurut Yudhoyono, pejabat negara di bawah presiden tidak akan dinaikkan gajinya."Tetapi setelah saya lihat, memang memerlukan penataan kembali," kata Yudhoyono, saat bertatap muka dengan para hakim agung, hakim, ketua pengadilan tinggi, ketua pengadilan negeri, pengadilan agama, serta pengadilan militer di gedung Mahkamah Agung, Selasa (20/12). Ia didampingi oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan.Yudhoyono menambahkan, gaji pejabat tinggi negara yang terendah saat ini adalah gaji Ketua Mahkamah Agung. "Gaji ketua Mahkamah Agung ternyata paling rendah dibandingkan Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, dan Presiden," kata Yudhoyono, yang langsung disambut tepuk tangan hadirin.Gaji menteri, kata dia, juga ternyata jauh lebih rendah dibandingkan gaji anggota DPR atau DPD. "Oleh karena itu, kita tata kembali, ya..(gaji) pas-nya lah," ujarnya. Soal perlunya penataan kembali struktur gaji pejabat negara ini, menurutnya telah dibahasnya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan.Struktur gaji, menurut Yudhoyono, harus disesuaikan dengan tanggung jawabnya, intensitas tugas yang dilaksanakan, serta jabatan yang sedang diduduki. Gaji juga terkait dengan kapasitas seseorang dalam penumbuhan kariernya hingga sampai pada posisi tersebut.Hadir dalam acara itu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiqurrahman Ruki, Jaksa Agung Abdurrachman Saleh, Kapolri Jenderal Sutanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Agama Maftuh Basyuni. Hadir pula sejumlah anggota komisi III (Komisi hukum) DPR. Dimas Adityo